DPR Kaget Lihat Anggaran Penanganan Lumpur Lapindo: Gede Banget!

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi V DPR dari Fraksi PDI-P, Lasarus menyoroti anggaran penanganan lumpur Lapindo yang terus menghabiskan dana ratusan miliar rupiah setiap tahun dari APBN. Ia mempertanyakan efektivitas program tersebut dan menyebutnya seperti "proyek abadi" yang tak kunjung selesai sejak bencana itu terjadi hampir dua dekade lalu.

Dalam rapat kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Lasarus membeberkan rincian anggaran penanganan lumpur Lapindo dari APBN selama lima tahun terakhir.

Baca: Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Rp12,5 Triliun Tahun Ini, Buat Apa?

"Saya dapat data APBN dari 2022 (anggaran untuk penanganan lumpur Lapindo) Rp270 miliar, APBN 2023 Rp270 miliar, APBN 2024 Rp227 miliar, APBN 2025 Rp179 miliar, dan di RAPBN tahun 2026 ini Rp169 miliar," ungkap Lasarus dalam rapat kerja di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Ia menilai pengeluaran tersebut tidak sebanding dengan hasil yang didapat. "Di lumpur Lapindo ini, kita agak aneh juga ini. Apa yang membuat biaya begini besar, apa nggak kita bikin kali saja dikeruk gede-gede gitu loh dari lubang itu biar langsung mengalir ke laut," katanya.

Lasarus juga meminta perhatian khusus dari Kementerian PU, terutama Dirjen Sumber Daya Air yang baru. "Ini Pak Menteri tolong diatensi nih, mohon izin ya Dirjen Sumber Daya Air yang baru, Pak Dwi ya. Lumpur Lapindo ini hampir lolos dari perhatian kita ini. Ini makan anggaran gede banget setiap tahun ini," ucap dia.

Ia bahkan membandingkan besarnya anggaran tersebut dengan program pembangunan jalan daerah. "Ini kalau kita bikin jalan daerah, sudah berapa banyak jalan yang jadi ini? Padahal ini kita hanya ngelolosin lumpur saja. Kalau memang sudah tidak lagi mengancam keselamatan masyarakat di situ, ya sudah dicari cara gitu loh," sambungnya.

Foto: Kondisi terkini lumpur lapindo. (Tangkapan layar Google maps) Kondisi terkini lumpur lapindo. (Tangkapan layar Google maps)

Lasarus menduga ada indikasi pemborosan dalam anggaran penyewaan alat, seperti pompa.

"Ini kemungkinan nih sewa pompa segala macam ini. Kemungkinan, ini siapa yang punya pompa, abadi kah kita sewa pompa ini nanti? Ini tolong dicek nanti-nanti Pak Menteri," kata dia.

Tak hanya soal efektivitas, ia juga menyinggung soal tanggung jawab negara terhadap warga terdampak yang hingga kini belum terpenuhi.

"Sudah begitu juga kewajiban kepada masyarakat, bukannya dibayar, tunggakannya masih banyak Pak kepada masyarakat lumpur Lapindo ini. Tapi yang ada proyeknya gede-gede setiap tahun. Coba ini digunakan untuk ganti hak masyarakat yang dirugikan akibat lumpur Lapindo ini," ucap Lasarus.

Dia bahkan menyebut salah satu mantan anggota Komisi V DPR RI, Sungkono, yang menjadi korban langsung dan tidak mendapat ganti rugi.

"Dulu ada anggota komisi di sini Pak sampai miskin, namanya Pak Sungkono. Punya wilayah di situ, pabriknya sampai tutup, sampai miskin Pak. Nggak diganti-ganti kewajibannya, kewajiban negara kepada dia padahal area terdampak. Tapi proyeknya gede-gede setiap tahun, ratusan miliar setiap tahun hanya mengalirkan lumpur ke laut doang," tukasnya.

Ia pun mendorong agar DPR RI membentuk panitia kerja (panja) khusus untuk menelusuri penggunaan anggaran ini, bahkan membuka peluang audit oleh lembaga negara.

"Ini mohon dicek nanti Pak Menteri, bila perlu nanti kami (buatkan) panja (lumpur Lapindo) ini. Biar kita minta kepada BPK, minta audit dengan tujuan tertentu. Kalau ada nanti disini tindak pidana, biar cepat-cepat kita kirim ke penjara ini pelakunya," tegas Lasarus.

Lasarus mengaku dirinya lelah dengan persoalan lumpur Lapindo yang tak kunjung selesai. "Saya sudah jengah ini, 20-an tahun ini sebetulnya apa ini barang?" ucapnya.

Ia juga mengkritisi pendekatan teknis penanganan yang terus bergantung pada pompa. "Air itu akan mengalir ke tempat yang rendah, sederhana ya kan? Nggak harus dipompa kok, ada cara lain. Coba kalau dikeruk Pak begitu alurnya sudah ada menuju ke laut nggak perlu pompa," katanya.

Lebih lanjut, Lasarus turut menyampaikan aspirasi dari masyarakat Sidoarjo, "Pendapat ini saya dapat dari daerah lho Pak. 'Pak Lasarus, itu kok seperti melihara kucing katanya di situ, nggak selesai-selesai.' Sampai begitu Pak rakyat ngomongnya."

Baca: Menteri PU Minta Duit Bangun Jalan Rp 5 T, tapi Dicuekin Sri Mulyani

Ia memastikan, jika ditemukan indikasi ketidakwajaran, DPR akan bertindak.

"Tapi nanti Pak Menteri kita lihat dulu ya. Kami kalau menangkap indikasi ada ketidakberesan, kita akan panja-kan dan kami akan minta BPK dan BPKP mengaudit dengan tujuan tertentu. Supaya nanti Bapak mengantisipasi nih permintaan anggaran tahun ke depan. Karena di RAPBN (2026) ini masih muncul Pak, Rp169.221.279.000," tegasnya.

(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ada Transisi Energi, DPR Sebut RI Tetap Butuh Gas & Batu Bara