
Menteri PU Minta Tambahan Anggaran Rp12,5 Triliun Tahun Ini, Buat Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp12,5 triliun untuk tahun anggaran 2025. Usulan itu diajukan guna menutup kebutuhan menyelesaikan sejumlah proyek lama, serta menjalankan tambahan tugas dari Presiden Prabowo Subianto yang diberikan melalui Instruksi Presiden (Inpres).
"Kami mengusulkan, untuk tahun anggaran 2025, perubahan anggaran dari Rp73 triliun menjadi Rp86 triliun, yang fokusnya adalah untuk menyelesaikan komitmen-komitmen lama dan beberapa tambahan tugas dari Presiden melalui Inpres, baik itu Inpres Sekolah Rakyat, dan kemudian Inpres Irigasi. Total yang kami usulkan penambahannya adalah Rp12,5 triliun," kata Dody dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dody menjelaskan, pagu anggaran Kementerian PU per Mei 2025 sebesar Rp73,76 triliun telah dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan dasar dan menjaga kesinambungan ekonomi nasional.
"Pagu kita per Mei 2025 adalah Rp73,76 triliun yang telah kami susun dengan cermat untuk menjawab kebutuhan pembangunan dasar, sekaligus menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.
Dari total pagu tersebut, alokasi terbesar diberikan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar 36,83% atau Rp28,7 triliun. Dana itu dipakai untuk mendukung konektivitas antarwilayah dan program preservasi jalan nasional.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air menerima alokasi 25,5% atau Rp27,7 triliun. Fokusnya pada dukungan ketahanan pangan, antisipasi musim kemarau, dan pengendalian banjir.
"Terutama kita fokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan juga untuk persiapan menghadapi musim kemarau dan mitigasi banjir," jelasnya.
Kemudian, Direktorat Jenderal Cipta Karya mendapatkan Rp11,18 triliun atau 24,24% untuk program penyediaan air minum, sanitasi, dan permukiman. Adapun Direktorat Jenderal Prasarana Strategis memperoleh Rp5 triliun atau 13,12%, yang utamanya digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat dan renovasi madrasah.
Sisanya dialokasikan ke beberapa unit lainnya, seperti Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, serta Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Pembiayaan Infrastruktur.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Proyek Tol Yogyakarta-Bawen Dikebut, 2026 Sudah Nyambung Sampai Sini
