Ini Grand Design Reformasi Birokrasi RI, PNS Wajib Paham!

Robertus Andrianto, CNBC Indonesia
Rabu, 09/07/2025 13:55 WIB
Foto: Infografis/ PNS WFA (Work From Anywhare)/ Edward Ricardo

Jakarta, CNBC Indonesia - Transformasi digital di sistem pemerintahan Indonesia akan menyeluruh guna menunjang pelayanan publik yang optimal.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (MenPANRB) Rini Widyantini saat Raker dan RDP bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR RI pada Rabu (9/7/2025).

"Kami juga tetap akan melaksanakan transformasi digital pemerintah karena bagi kami transformasi digital ini bukan sekedar adopsi teknologi tapi merupakan perubahan yang menyeluruh, yang mencakup transformasi serta kelola dari mulai proses bisnis sumber daya manusia dan pemanfaatan infrastruktur," ucapnya.


Adapun transformasi digital yang dipaparkan oleh Rini meliputi tata kelola berupa transformasi proses bisnis, SDM, kelembagaan dan budaya.

Kemudian transformasi digital pemerintah di bidang teknologi dengan pengembangan aplikasi dan infrastruktur. Kemudian transformasi data dan keamanan siber.

Lebih lanjut, Rini mengatakan transformasi tersebut merupakan dukungan integrasi antar berbagai pihak, antara instansi pemerintah ke instansi lainnya (G2G), antara instansi pemerintah ke pegawainya (G2E), instansi pemerintah ke masyarakat (G2C), dan instansi pemerintah ke bisnis (G2B).

Secara rinci, layanan untuk integrasi G2G seperti persuratan, perencanaan, penganggaran, keuangan negara, dan lainnya.

Sementara layanan dalam integrasi G2E mencakup kepegawaian, pensiun, kinerja, pengembangan kompetensi, dan lainnya.

Kemudian, untuk layanan G2C adalah kependudukan sosial, kesehatan, pendidikan, SIM online, dan lainnya.

Terakhir adalah layanan integrasi G2B yang merupakan perizinan, pengadaan, pekerjaan umum, bea dan cukan, dan layanan lainnya.

"Jadi transformasi digital ini Bapak dan Ibu sekalian salah satu dari upaya transformasi pelayanan publik yang terintegrasi dan menyeluruh," katanya.

Sebagai penunjang transformasi digital, KemenPANRB pun telah menyiapkan Digital Public Infrastruktur (DPI) sebagai fondasi keterpaduan yang terdiri dari tiga hal.

Pertama, adalah digital ID sebagai jaminan otentikasi identitas dalam era digital dan perlindungan data pribadi. Kedua, data exchange platform yang merupakan jalan tol data untuk menghubungkan berbagai aplikasi. Terakhir adalah digital payment sebagai transaksi instan dan amanah untuk berbagai kebutuhan.


(ras/mij)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Dana Pensiun PNS Bisa Diambil di Kantor Pos Mulai Juli 2025