
Fenomena Baru: Permintaan Gedung Kantor Baru Diam-Diam Naik, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto yang menambah jumlah Kementerian dari kabinet sebelumnya hanya 34 menjadi 48 Kementerian, termasuk Kementerian Koordinator ditambah sejumlah badan baru, membuat permintaan gedung perkantoran mengalami kenaikan.
"Tren yang belum ada sebelumnya yakni penambahan Kementerian/Lembaga, di mana beberapa Kementerian belum punya gedung sendiri, ada yang masih numpang Kementerian dan Lembaga lain atau menyewa. Potensi ke depan mendongkrak kebutuhan kantor karena kebutuhan yang besar jadi bisa naikkan okupansi, dan tren ini sudah kelihatan," kata Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto dalam konferensi pers, Rabu (9/7/2025).
Salah satunya terjadi pada Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang masih harus berkantor di Wisma Mandiri II. Sebelumnya Kementerian PKP merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tepatnya di Direktorat Jenderal Perumahan.
Kemudian Kemenko Bidang Pangan yang baru ada di rezim Prabowo, juga masih harus berkantor di Graha Mandiri. Meningkatnya permintaan gedung menjadi hal positif bagi pengelola gedung. Hanya saja hal ini terjadi di tengah efisiensi yang sedang dilakukan pemerintah.
"Di sisi lain pasokan masih terbatas sampai 2027, terutama di CBD (Central Business District). Hal ini bisa berdampak positif menuju pasar yang lebih sehat karena permintaan tumbuh, tapi pasokan belum ada penambahan," kata Ferry.
Sebagai gambaran, pada Q2-2025 dan Q1-2025 tidak ada ada pasok baru di CBD. Total pasok tercatat 11.2 juta m², sekitar 70% di CBD. Sedangkan total tambahan pasok akan mencapai 125,000 m² di 2025, semua di luar CBD.
"Pengembang masih menunggu momentum untuk memperkenalkan proyek baru sampai 2028 nanti atau tiga tahun ke depan. Sedangkan di CBD pertambahan pasok per tahun cenderung kecil," ujarnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 3 Juta Rumah Bakal Dibangun Prabowo per Tahun, Begini Efeknya
