Kena 25%! Anwar Ibrahim Respons Tarif Baru Trump, Sebut Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada mengecam tarif perdagangan terbaru Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Ini terjadi di sela pertemuan para diplomat tinggi ASEAN di ibu kota Malaysia, yang berakhir pada hari Jumat.

"Di seluruh dunia, alat yang dulunya digunakan untuk menghasilkan pertumbuhan kini digunakan untuk menekan, mengisolasi, dan membatasi," kata Anwar saat konferensi dimulai, dikutip Rabu (9/7/2025).

"Tarif, pembatasan ekspor, dan hambatan investasi kini telah menjadi instrumen tajam persaingan geopolitik," tambah Anwar meski tak menyebut AS secara spesifik.

Pernyataan Anwar muncul ketika Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio terbang ke Malaysia untuk menghadiri pertemuan ASEAN. Rubio diperkirakan akan tiba di Malaysia pada Kamis pagi untuk menghadiri dua hari pertemuan.

Pertemuan ini mencakup konferensi pasca-kementerian. Ia juga menghadiri pertemuan para menteri luar negeri Asia Timur, yang juga akan dihadiri oleh mitra dagang utama AS-Asia seperti Jepang dan Korea Selatan (Korsel).

Para pejabat AS menjelang kunjungan tersebut mengatakan bahwa Washington "memprioritaskan" komitmennya terhadap Asia Timur dan Asia Tenggara. Tetapi kunjungan Rubio terjadi di tengah kekhawatiran banyak negara akan pengenaan tarif baru yang diumumkan Trump kemarin dan berlaku 1 Agustus.

Sebelumnya, Trump mengumumkan tarif resiprokal ke banyak negara April lalu. Semua negara yang memiliki neraca perdagangan positif dengan AS, dikenakan tarif beragam puluhan persen, dengan tarif dasar sekitar 10%.

Setelah pengumuman Trump mengatakan mempersilahkan negara lain melakukan negosiasi dengan AS. Aplikasi tarif kemudian dimundurkan hingga 9 Juli ini.

Di tengah deadline itu, Trump kemudian mengumumkan tarif baru berlaku ke 14 negara mulai 1 April, termasuk RI 32%. Malaysia sendiri dikenai tarif 25%.

Sementara itu, masih di kesempatan yang sama, Anwar mendesak negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan beberapa perselisihan internal untuk menunjukkan persatuan. Ini merujuk ketegangan antara Thailand dan Kamboja, termasuk Myanmar.

"Berbicara dengan koheren, bertindak dengan pandangan ke depan," tegasnya.

"Sayangnya, perdamaian masih sulit dicapai seiring penderitaan yang semakin dalam," tambahnya.

"Kohesi kita tidak boleh berakhir pada deklarasi. Kohesi harus dibangun dalam lembaga, strategi, dan keputusan ekonomi kita."