Mentan Amran Mendadak Minta Anggaran Tambahan Rp 10 T ke DPR untuk Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta kepada Komisi IV DPR RI untuk mendukung Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp 10 triliun. Amran mengatakan penambahan anggaran belanja ini akan digunakan untuk pengembangan bibit komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa dalam, kopi, kakao, mete, pala, lada, dan lain-lain.

Selain itu, tambahan anggaran ini juga digunakan untuk peningkatan produksi komoditas yang pemenuhannya saat ini masih diimpor seperti bawang putih, kedelai, dan gandum.

"Penggunaan anggaran tambahan Rp 10 triliun akan digunakan untuk bibit komoditas yang masih diimpor seperti gula dan bibit yang permintaan di dunia cukup tinggi seperti kopi, kakao, dan lain-lain, ini cukup strategis dan dapat mendongkrak kesejahteraan petani Indonesia," kata Amran dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).

Adapun anggaran belanja tambahan ini muncul untuk mendukung keberhasilan program swasembada pangan, di mana Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Mentan agar segera meningkatkan produksi pangan strategis yang selama ini masih bergantung impor.

Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Nomor B-33/M/S/HK.05.02/06/2025 yang dikeluarkan pada 24 Juni 2025.

"Kami sudah menggodok, Insya allah minggu ini sudah selesai, ada surat dari Mensesneg," ujar Amran.

Permintaan Amran ini sempat menimbulkan perdebatan dan pertanyaan dari anggota Komisi IV DPR RI. Namun pada akhirnya, Komisi IV DPR menyetujui 

"Intinya kita mendukung usulan dari kementerian untuk kegiatan ini yang harus pembibitan harus dilakukan tahun ini untuk mengejar tahun depan. Setuju teman-teman?" ungkap Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto.

"Komisi IV DPR RI mendukung usulan anggaran belanja tambahan Kementerian Pertanian senilai Rp 10 triliun multi years yang diperuntukan untuk pengembangan bibit komoditas perkebunan strategis (tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, pala, lada, dan lain-lain) dan peningkatan produksi komoditas yang pemenuhannya saat ini masih impor (bawang putih, kedelai, dan gandum)," jelas Titiek.

Sebelumnya, Amran mengungkapkan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp 44 triliun dan pihaknya sudah menyurat ke Menteri Keuangan dan Bappenas.

Untuk permintaan Rp 44,4 triliun, Amran membeberkan Rp 29,37 triliun sebagai basis anggaran, Rp 10,07 triliun untuk tambahan cetak sawah dari 225 ribu hektare menjadi 275 ribu hektare, tambahan bantuan benih jagung dari 300 ribu ha menjadi 1 juta ha, pengembangan komoditas perkebunan strategis dan komoditas impor.

Lalu tambahan gaji dan tunjangan kinerja, termasuk BOP karena pengalihan PPL daerah ke pusat sebesar Rp5,20 triliun.

"Kalau mau sustain Rp 29 triliun tidak boleh diganggu. Ke depan perkebunan dan hortukutura menuju hilirisasi kita bisa selesaikan satu per satu dengan catatan mulai dari sekarang dengan tambahan Rp 10 triliun," imbuhnya.