Menperin Minta Tambah Anggaran Rp2 T, Buat Pameran di Rusia-Lab SNI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp2.047.753.920.000 untuk tahun 2026, guna mendukung program-program strategis pembangunan industri nasional.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Agus menyebutkan pagu indikatif yang saat ini diterima Kementerian Perindustrian untuk tahun 2026 hanya sebesar Rp1,93 triliun. Jika usulan tersebut disetujui, maka total anggaran Kemenperin untuk 2026 akan menjadi Rp3.984.632.639

"Kami mengusulkan kebutuhan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp2,05 triliun untuk membiayai pelaksanaan berbagai macam program-program prioritas," ujar Agus dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Ia menjelaskan, tambahan anggaran ini dialokasikan untuk mendanai 255 kegiatan, termasuk sejumlah inisiatif strategis yang dinilai akan berdampak besar pada penguatan sektor industri nasional.

Terdapat delapan kegiatan utama yang menjadi fokus pembiayaan. Pertama, partisipasi Indonesia sebagai partner country pada ajang pameran industri internasional INNOPROM 2026 di Rusia, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp300 miliar.

"Ini kira-kira anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp300 miliar," kata Agus.

Kedua, pengadaan peralatan laboratorium untuk mendukung implementasi Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, dengan alokasi anggaran sebesar Rp185 miliar. Ketiga, restrukturisasi mesin dan peralatan industri, dialokasikan sebesar Rp180,83 miliar. Keempat, pengembangan industri prioritas seperti semikonduktor, tekstil, makanan dan minuman, dengan anggaran Rp151,4 miliar.

Kelima, penumbuhan wirausaha baru di sektor industri kecil menengah (IKM), membutuhkan dana sebesar Rp133,8 miliar. Keenam, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan vokasi, dialokasikan sebesar Rp125,21 miliar. Ketujuh, penyelenggaraan pendidikan tinggi dan menengah vokasi industri, sebesar Rp87,42 miliar. Kedelapan, pendidikan dan pelatihan vokasi untuk sektor industri prioritas, sebesar Rp69,25 miliar.