Menperin Warning Proyek Hilirisasi-Investasi Bisa Terancam, Minta Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyebut penurunan tajam anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tahun 2026 berpotensi mengganggu capaian berbagai program prioritas sektor industri. Hal itu disampaikan Agus saat rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (7/7/2025).

Agus mengatakan, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029 mendatang, sebagaimana tercantum dalam Asta Cita, Kemenperin mendapat sejumlah penugasan. Di antaranya, target pertumbuhan PDB manufaktur 6,52%, kontribusi manufaktur terhadap PDB sebesar 18,66%, nilai investasi manufaktur Rp852 triliun, produktivitas tenaga kerja industri 129,3 juta orang per tahun, dan kontribusi ekspor manufaktur sebesar 74,85% dari total ekspor nasional.

Namun, capaian target tersebut dinilai terancam akibat turunnya pagu indikatif Kemenperin tahun 2026 menjadi Rp1,94 triliun, anjlok 23,13% atau Rp582,73 miliar dibandingkan anggaran 2025.

"Fluktuasi ini tentu akan menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga keberlanjutan pembangunan sektor industri, agar target program prioritas tetap tercapai secara efektif dan efisien," ujar Agus.

Anggaran 2026 terdiri dari Rupiah Murni Rp1,52 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp69,8 miliar, dan Badan Layanan Umum (BLU) Rp342,4 miliar. Alokasinya mencakup belanja pegawai Rp972,9 miliar, belanja operasional Rp364,1 miliar, dan belanja non-operasional Rp599,8 miliar.

Baca: Awas! Sri Mulyani Bilang Ada Bahaya Intai RI

Adapun dari sisi program, anggaran terbesar digunakan untuk program dukungan manajemen (Rp1,5 triliun), program nilai tambah dan daya saing industri Rp309,9 miliar, serta pendidikan dan pelatihan vokasi Rp85,2 miliar. Sedangkan berdasarkan unit eselon I, alokasi terbesar ditujukan ke Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Rp675,8 miliar dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Rp633,1 miliar.

Agus mengatakan, sembilan program prioritas akan dijalankan tahun depan, meliputi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) industri, pemberdayaan Indusri Kecil Menengah (IKM), hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), peningkatan produktivitas industri, akselerasi ekspor, pengembangan industri hijau, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, pengembangan industri halal, serta penguatan kawasan industri.

Dampak Buruk Penurunan Anggaran

Dia menegaskan, penurunan anggaran membawa sejumlah konsekuensi terhadap optimalisasi target prioritas.

Beberapa dampak langsungnya antara lain:

- Tidak tercapainya SDM industri yang sesuai standar kebutuhan dunia usaha,

- Mandeknya kemitraan IKM sebagai bagian dari rantai pasok industri besar,

- Program hilirisasi industri tidak berjalan optimal,

- Penurunan produktivitas industri hingga 15-20% akibat keterbatasan restrukturisasi mesin dan implementasi teknologi 4.0,

- Hilangnya peluang ekspor dan pasar global hingga 40% akibat keterbatasan promosi internasional,

- Kontribusi ekonomi hijau sulit tercapai akibat minimnya fasilitas sertifikasi dan pendampingan teknis industri hijau,

- Penurunan penggunaan produk bernilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang berdampak pada substitusi barang impor,

- Kegagalan memenuhi kewajiban sertifikasi halal pada industri makanan-minuman, farmasi, dan kosmetik,

- Terhambatnya peningkatan investasi dan tenaga kerja, serta stagnasi PDB kawasan industri.

"(Untuk itu), kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,05 triliun untuk mendukung pelaksanaan program prioritas tersebut," tegas Agus.

Secara total, usulan Pagu Anggaran Kemenperin tahun 2026 mencapai Rp3,98 triliun.

Baca: Pengusaha RI Mulai Goyang: Usahanya Membaik Tapi Tak Pede, Ada Apa?

Realisasi Anggaran 2025

Dalam kesempatan yang sama, Agus juga memaparkan realisasi anggaran Kemenperin tahun 2025. Total pagu Kemenperin tahun 2025 sebesar Rp2,53 triliun dengan nilai blokir anggaran Rp701,93 miliar. Dengan relaksasi blokir Rp184 miliar, pagu efektif menjadi Rp1,83 triliun.

"Realisasi anggaran sampai 4 Juli 2025 telah mencapai 47,19% dari pagu efektif, dan kami menargetkan hingga akhir Juli 2025 bisa mencapai 62,54%," jelas Agus.

Ia menambahkan, sebagian besar kegiatan memang baru terealisasi pada semester II. Total nilai kegiatan yang sedang berjalan saat ini sebesar Rp629,69 miliar, termasuk belanja pegawai Rp374,59 miliar dan pembangunan infrastruktur Rp125,6 miliar, seperti gedung SMK-SMAK Makassar, Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia (BPI-PI), dan Balai Pemberdayaan Industri Fashion dan Kriya (BPI-FK).

Selain itu, terdapat kontrak berjalan (outstanding contract) sebesar Rp65,5 miliar, program penumbuhan wirausaha baru IKM Rp40 miliar, dan sejumlah agenda strategis seperti pameran industri halal (Indonesia Halal Industry Awards/IHIA), business matching produk dalam negeri, industrial festival, serta penguatan kompetensi CPNS dengan total Rp15,1 miliar.

Restrukturisasi mesin dan peralatan industri tahun ini juga berjalan dengan total anggaran Rp8,9 miliar, mencakup sektor industri minuman, makanan hasil laut, woodworking, dan penyempurnaan-pencetakan kain.

Baca: 3 Negara Sudah Deal dengan Trump: Ini Detail Kesepakatannya

Foto: Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025). (CNBC Indonesia/Martyasri Rizky) Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/7/2025). (CNBC Indonesia/Martyasri Rizky)

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ekonomi RI Zaman Soeharto Pernah 8%, Eks Menkeu Ini Ungkap Resepnya