Menteri Israel Minta Netanyahu Segera Caplok Tepi Barat Palestina

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekelompok menteri Israel dari partai Likud yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu telah meminta agar wilayah Tepi Barat, Palestina, dianeksasi segera. Bahkan pencaplokan harus dilakukan akhir bulan ini, sebagaimana surat yang disampaikan 15 menteri, 27 Juni lalu.

Disebutkan bagaimana sekarang adalah waktu yang tepat, mengingat posisi Iran dan sekutunya kini sangat melemah pasca perang dengan Israel. Dilaporkan pembentukan negara Palestina di daerah tersebut akan menimbulkan "ancaman eksistensial" bagi Israel dan kebijakan permukimannya.

"Pembantaian 7 Oktober membuktikan bahwa doktrin blok permukiman dan pendirian negara Palestina di wilayah yang tersisa merupakan bahaya eksistensial bagi Israel," tulis surat itu mengacu pada serangan tahun 2023 oleh organisasi Hamas yang berbasis di Gaza, yang menyebabkan konflik antara Israel dan Palestina.

"Sudah waktunya untuk kedaulatan," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang bukan anggota Likud, memuji inisiatif tersebut. Ia mengatakan Administrasi Permukiman Israel di Tepi Barat akan siap untuk mengikuti perintah pemerintah dan membangun kendali Israel atas Tepi Barat kapan saja.

"Pada hari dia (Netanyahu) memberi perintah, Administrasi Permukiman di bawah kepemimpinan saya siap... untuk segera menerapkan penerapan kedaulatan," kata menteri, yang juga memegang posisi di Kementerian Pertahanan terkait isu-isu yang terkait dengan Tepi Barat.

"Ini adalah momen yang tepat untuk tindakan tersebut karena kemitraan strategis, dukungan, dan sokongan dari AS dan Presiden Donald Trump," ujarnya lagi.

Perkembangan ini terjadi menjelang pertemuan Netanyahu dengan Trump yang dijadwalkan minggu depan. Mereka diharapkan membahas kemungkinan gencatan senjata Gaza dan kesepakatan penyanderaan dengan Hamas.

Selama masa jabatan presiden pertamanya, Trump memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ia juga mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki, yang memicu kecaman internasional.

Sebelum surat itu dirilis, Menteri Kehakiman Yariv Levin membuat seruan serupa, yang menuai kecaman dari Arab Saudi dan Mesir.

Riyadh menyebutnya sebagai "pelanggaran resolusi internasional yang sah," dan Kairo mendesak masyarakat internasional untuk campur tangan.

Israel merebut Tepi Barat dari Yordania dalam perang Arab-Israel 1967 dan telah secara aktif membangun permukiman di sana, yang secara luas dianggap ilegal oleh masyarakat internasional. Yerusalem Barat semakin mendekati aneksasi pada tahun 2020 tetapi gagasan itu batal dengan imbalan normalisasi hubungan dengan Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.