Sri Mulyani Ungkap Anggaran Pendidikan Akan Naik Jadi Rp745 T di 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, pemerintah akan terus berkomitmen menjaga anggaran pendidikan terus terjaga dengan porsi 20% dari total belanja APBN.

Ia mengatakan, ini karena pendidikan menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto sejak ia menjabat sebagai kepala negara.

"Itu concern bapak presiden dan waktu pertama saya ditunjuk jadi menterinya, Pak Prabowo menanyakan berapa anggaran pembentulan sekolah," tegasnya saat rapat kerja mengenai pembahasan Asumsi Makro Ekonomi dalam RAPBN 2026 dengan Komisi XI DPR, Kamis (3/7/2025).

Baca: DPR dan Sri Mulyani Cs Rapat Sampai Tengah Malam, Ini Hasilnya

Dalam RAPBN 2026 anggaran belanja untuk program pendidikan dalam RAPBN 2026 memang ditargetkan kembali naik dibanding 2025. Pada 2025 nilainya Rp 724,3 triliun hanya untuk program mewujudkan pendidikan bermutu, dan pada 2026 akan dikerek menjadi kisaran 2,84%-2,95% PDB.

Dengan demikian, anggaran dapat meningkat sekitar Rp 744,87 triliun hingga Rp 745,67 triliun pada tahun depan

"Ini agar bisa melihat kemajuan dan bagaimana memperbaiki. Itu concern bapak presiden," tegas Sri Mulyani.

Masalah anggaran pendidikan ini sempat menjadi sorotan salah satu anggota Komisi XI DPR RI.

Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar) Melchias Markus Mekeng menyinggung kondisi pendidikan Indonesia yang menyedihkan pada saat rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan.

Baca: RI Kehilangan Kesempatan Raup Investasi Rp 2.000 T di 2024, Kok Bisa?

"Saya ingin bicara tentang pendidikan Bu, fokus di pendidikan. Tadi saya senang sekali, karena tadi program yang akan dibuat oleh Pak Prabowo, program unggulan adalah salah satunya adalah pendidikan," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI pada agenda pembahasan asumsi dasar ekonomi makro APBN 2026, Kamis (3/7).

"Yang di undang-undang tentang pendidikan nasional juga disampaikan 20% dari APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga menyampaikan bahwa 20% itu harus," ucapnya.

Mekeng memaparkan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebesar 20% untuk pendidikan dianggarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya masih 24,3% orang Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan.

"Saya ingin sampaikan Bu, tingkat pendidikan kita di Indonesia itu paling besar 24,3% itu tidak sekolah. 24,3% tidak sekolah. SD 22,27%, cuma tamatan SD. SMA 21,5%, SMP 14,45%, mulai S1 sampai S3 itu tidak sampai 5%," ungkapnya.

Baca: Anggota DPR Tayangkan Kondisi Pendidikan RI, Minta Ini ke Sri Mulyani

Mekeng mengungkapkan lebih jauh, jika mengacu pada data tersebut, Ia tidak yakin bonus demografi yang digaungkan bisa kita nikmati.

"Karena kita hanya punya kurang lebih 5% S1 sampai S3. Ini data real," sebutnya.

"Jumlah anak tidak sekolah yang paling banyak ya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya besar. Tapi kalau prosentase saya rasa mereka kecil. Yang putus sekolah paling banyak SD. Setelah itu SMA, SMK, dan SMP. Ini putus sekolah ini. Ini data yang saya dapatkan," paparnya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Rapat Soal APBN 2026 di Istana, Ini Arahan Prabowo ke Sri Mulyani Cs