Qatar Tanam Duit Rp 40 T Bangun Perumahan di RI, dari Mana Lahannya?

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan, Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa program pembangunan rumah vertikal yang masuk dalam agenda besar Presiden Prabowo Subianto tidak akan mengganggu lahan perkebunan milik negara. Hal ini menjawab kekhawatiran soal rencana pemanfaatan lahan milik BUMN, termasuk PT Perkebunan Nusantara (PTPN), sebagai lokasi pembangunan hunian.

Menurut Hashim, hingga saat ini satgas masih mempelajari sejumlah opsi lokasi untuk proyek investasi hunian vertikal yang melibatkan investor asal Qatar.

"Sedang dipelajari dan nanti sebentar lagi akan dipilih. Ada beberapa alternatif ya yang dari pemerintah, dan ada lokasi-lokasi beberapa yang dimiliki oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI), ada Perumnas, Pertamina, PTPN dan lain sebagainya. Ternyata bukan hanya di DKI Jakarta (lahannya), tapi di seluruh Indonesia ada banyak lahan yang dimiliki pemerintah pusat, apalagi nanti pemerintah daerah ya, tapi kita utamakan dari pemerintah pusat dulu," jelasnya saat ditemui usai konferensi pers Peluncuran Pelaksanaan Pekerjaan Proyek Perumahan oleh PT Al Qilaa International di Jakarta, Kamis (26/6/2025).

Ia menyebutkan, ada sekitar 800 BUMN di Indonesia, dan sebagian besar memiliki lahan yang berpotensi untuk dimanfaatkan. Beberapa di antaranya sudah menunjukkan minat menyerahkan aset mereka untuk program rumah rakyat ini.

"Kalau potensi dari lahan... kita kan ada 800 BUMN di Indonesia, tidak semua memiliki lahan, tapi ya mungkin sebagian besar memiliki. Tapi yang memiliki lahan besar adalah KAI, Perumnas, Pertamina, ada saya dengar RRI atau Radio Republik Indonesia juga mau serahkan lahan, PTPN ya perkebunan juga ya. Ini ada banyak potensi lahan di Indonesia, dan ini akan diutamakan untuk perumahan sosial, berarti perumahan untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah, atau MBR," tuturnya.

Namun demikian, ia menepis kekhawatiran pengalihan lahan dari PTPN akan mengganggu ketahanan pangan atau target swasembada pangan nasional. Menurutnya, lahan yang dimiliki PTPN di kota-kota besar bukan lahan produktif yang digunakan untuk perkebunan.

"Nggak, PTPN kan punya lahan di kota. Lahan di kota nggak ditanam," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah memastikan program rumah vertikal kolaborasi dengan investor asal Qatar ini tak mengganggu lahan perkebunan produktif.

"Tidak. Justru kita sedang mengarah kepada vertical housing (rumah vertikal). Supaya (memanfaatkan) lahan pertanian atau perkebunan yang sudah tidak produktif," sambung Fahri.

Investor Qatar Investasi Rp 40 Triliun

PT Al Qilaa International Indonesia mengumumkan komitmennya untuk membangun sejuta unit rumah susun atau rumah vertikal. Proyek ini sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo, yang menargetkan pembangunan tiga juta rumah di masa pemerintahannya.

Chairman Al Qilaa Group Sheikh Abdulaziz Al Thani menyebutkan, pihaknya bersama BTN telah menandatangani nota kesepahaman senilai US$ 2,5 miliar atau sekitar Rp40,59 triliun (asumsi kurs Rp16.240/US$) untuk tahap awal pembangunan.

"Ini investasi yang besar, untuk fase pertama saya pikir sekitar US$ 2,5 miliar. Tapi ini akan teruskan investasi di sini (hunian vertikal perkotaan). Tentu, ini akan memakan waktu tapi kami berharap bisa diselesaikan dalam 2 tahun," katanya.