Kabar Positif dari Sri Mulyani: RI Bisa Dapat Perhatian Khusus Trump

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia berpotensi mendapatkan hasil negosiasi positif yang cepat dengan pemerintah Amerika Serikat (AS), karena menjadi salah satu dari 20 negara yang mengambil langkah pertama untuk negosiasi tarif perdagangan dengan AS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal ini setelah diberi tahu Menteri Keuangan Amerika Serikat atau Secretary of the Treasury Scott Bessent tentang karakter Presiden AS Donald Trump yang menghargai pihak yang mengambil langkah cepat untuk berunding.

"Bahwa Indonesia mendapatkan advantage sebagai early mover, itu disampaikan oleh Scott Bessent tadi, mengenal karakter dari Presiden Trump," kata Sri Mulyani saat konferensi pers perkembangan negosiasi tarif dengan AS, Jumat (25/4/2025).

Baca: Sri Mulyani & Menkeu G20 Cari Siasat Soal AS, Akhiri Perang Dagang!

"Mereka biasanya menghargai the first mover yang akan diberikan advantage. Itu tadi yang disampaikan oleh U.S. Secretary," tegasnya.

Sri Mulyani mengatakan, Scott Bessent juga sempat memberi tahu bahwa negosiasi tarif untuk menyeimbangkan neraca perdagangan AS dengan negara-negara mitra dagang utamanya biasanya berlangsung selama 2-3 tahun. Namun, bisa lebih cepat tergantung negara mana yang mendapat perhatian serius dari AS untuk bernegosiasi.

"Pesannya adalah memang keputusan pada akhirnya ada di Presiden Donald Trump, dan oleh karena itu seluruh jalur yang dilakukan untuk kita berkomunikasi dan juga untuk menyampaikan berbagai proposal yang saling menguntungkan bagi Indonesia dan Amerika menjadi sangat penting," tuturnya.

Indonesia sudah melakukan negosiasi tarif dengan AS sejak 16-23 April 2025. Kini, negosiasi tarif memasuki tahap baru setelah tim negosiasi tarif RI yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menandatangani Non Disclosure Agreement (NDA) dengan United States Trade Representative (USTR) selepas jadwal periode negosiasi awal.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Wanti-Wanti Risiko Perang Dagang Jilid II Trump