11 Fakta RI Korban Perang Dagang Trump, AS Buka Suara-Senjata Prabowo
8.Dampak ke RI?
Ekonom INDEF Eisha Maghfiruha Rachbini menjelaskan penerapan tarif pada produk-produk ekspor Indonesia ke AS, akan berdampak secara langsung. Tarif tersebut akan berdampak pada penurunan ekspor Indonesia ke AS secara signifikan, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan.
"Secara teori, dengan adanya penerapan tarif, maka akan terjadi trade diversion dari pasar yang berbiaya rendah ke pasar yang berbiaya tinggi. Sehingga akan berdampak pada biaya yang tinggi bagi pelaku ekspor untuk komoditas unggulan dan melambatnya produksi, dan lapangan pekerjaan," ungkap Eisha dalam keterangan resminya.
Ia pun berpendapat bahwa pemerintah perlu melakukan negosiasi perdagangan dengan AS dengan segera agar dapat meminimalkan dampak tarif bagi produk ekspor Indonesia ke AS. Kekuatan negosiasi diplomatik menjadi sangat krusial, dalam memitigasi dampak dari perang dagang dengan AS.
"Pemerintah perlu mengoptimalkan perjanjian dagang secara bilateral dan multilateral, CEPA, serta inisiasi perjanjian Kerjasama dengan negara non-tradisional untuk mendorong ekspor produk terdampak, seperti tekstil, alas kaki, elektronik, furnitur, serta produk pertanian dan perkebunan, seperti minyak kelapa sawit, karet, perikanan. Sehingga, pelaku ekspor dan industri terdampak dapat mengalihkan pasar ekspor," ujarnya.
Tak hanya itu, kebijakan insentif keuangan, subsidi, dan keringanan pajak juga perlu dilakukan oleh pemerintah. Ini agar dapat membantu bisnis mengatasi peningkatan biaya dan pengurangan permintaan akibat dampak tarif dan perang dagang AS.
"Selain itu, investasi dalam kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan keterampilan tenaga kerja juga diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global, sebagai upaya dalam jangka panjang," ujarnya.
Ekonom yang merupakan Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menambahkan industri yang bisa terdampak langsung oleh kebijakan Trump itu mulai dari industri elektronik, otomotif, hingga pakaian jadi. Menurutnya resesi mungkin bisa terjadi.
"Bisa picu resesi ekonomi Indonesia di kuartal IV-2025," tuturnya.
9. Kata Pengusaha
Sementara itu Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Widjaja Kamdani menyebut daya saing Indonesia akan berkurang. kebijakan Trump ini bisa memukul sektor industri berbasis ekspor.
"Tentu kenaikan tarif ini akan berdampak pada struktur biaya produksi dan daya saing. Terutama kebijakan ini akan berdampak langsung pada daya saing produk ekspor nasional, terutama sektor-sektor yang selama ini bergantung pada pasar AS, seperti tekstil, alas kaki, furnitur, elektronik, batubara, olahan nikel, dan produk agribisnis," ungkap Shinta kepada CNBC Indonesia.
Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan dan Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Pahala Mansury menyebut Indonesia sebenarnya tidak memiliki neraca perdagangan yang begitu besar dibandingkan dengan negara lain. Pahala pun menekankan pentingnya negosiasi ulang agar Indonesia mendapatkan tarif perdagangan yang lebih adil.
"Indonesia sebenarnya adalah negara dengan neraca perdagangan positif nomor 15, jadi sebenarnya tidak begitu besar dibandingkan dengan negara-negara lainnya," kata Pahala kepada CNBC Indonesia.
"Kita berharap bahwa segera bisa dinegosiasikan kembali, berdasarkan review yang dilakukan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebenarnya tarif Indonesia sudah cukup rendah. Mungkin perlu dipahami lebih lanjut dasar perhitungan tarif 64% yang disampaikan oleh pemerintah AS itu dasarnya apa? Karena hitung-hitungan Kadin dan DEN jauh lebih rendah dari angka tersebut," jelasnya.
10.Dubes AS Buka Suara
Kedutaan Besar dan Konsulat AS Di Indonesia membeberkan alasan diberlakukan tarif tersebut. Dijelaskan bahwa AS mengupayakan timbal balik untuk membangun kembali ekonomi dan memulihkan keamanan nasional dan ekonomi.
"Hari ini, Presiden Donald J. Trump menyatakan bahwa perdagangan luar negeri dan praktik ekonomi telah menciptakan keadaan darurat nasional, dan mengeluarkan perintah untuk mendorong diberlakukannya tarif responsif untuk memperkuat posisi ekonomi internasional Amerika Serikat dan melindungi pekerja Amerika," tulis lembar fakta pada laman Kedutaan Besar AS di Indonesia.
Dikatakan bahwa sang Presiden menyebut ini sebagai "Kondisi Darurat" di AS. Defisit perdagangan barang cukup besar dan terus terjadi tiap tahun, sehingga menyebabkan melemahkanya basis manufaktur negeri Paman Sam.
Menurut Trump, adanya defisit perdagangan yang terus menerus itu disebabkan oleh tidak adanya timbal balik dalam hubungan perdagangan. Serta adanya kebijakan lain yang merugikan seperti manipulasi mata uang dan pajak pertambahan nilai yang terlalu tinggi yang dilakukan oleh negara lain.
Trump menggunakan kewenangannya yang berada di bawah International Emergency Economic Powers Act of 1977 (IEEPA) untuk mengatasi keadaan darurat nasional di AS.
Dengan menggunakan kewenangan IEEPA, Trump memberlakukan tarif 10% untuk semua negara, yang berlaku pada 5 April dan tarif lebih tinggi di 9 April 2025.
"Tarif ini akan tetap berlaku hingga Presiden Trump memutuskan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh defisit perdagangan dan perlakuan non-timbal balik yang mendasarinya telah terpenuhi, diselesaikan, atau dikurangi," tulis keterangan itu.
11.Senjata Prabowo
Sementara itu, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengklaim sudah menyiapkan strategi menangkal dampak kebijakan Presiden AS Donald Trump terkait tarif impor. Menurut Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Noudhy Valdryno ada tiga "Gebrakan besar" yang sudah dilakukan jauh hari untuk menghadapi gejolak.
Noudhy menjelaskan Presiden bahkan sudah merancang berbagai kebijakan strategis itu sejak hari pertama dilantik. Ia mengatakan bahwa ketiga kebijakan ini bersinergi mampu membawa Indonesia tetap tumbuh dan berkembang meskipun dalam situasi disrupsi ekonomi global.
"Dalam menghadapi tantangan global, termasuk kebijakan tarif baru Amerika Serikat, Presiden Prabowo menunjukkan ketajaman melihat dinamika geopolitik. Pemahaman mendalam tentang hubungan internasional dan perdagangan global menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia," kata Noudhy, dalam keterangan resmi.
Kebijakan itu antara lain:
a.Perluasan Mitra Dagang
Noudhy menjelaskan bergabungnya Indonesia dalam aliansi ekonomi BRICS memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Menurutnya, keanggotaan Indonesia di BRICS memperkuat berbagai perjanjian dagang multilateral.
Indonesia telah menandatangani perjanjian seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan 10 negara ASEAN dan Australia, RRT, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru, yang mencakup 27% perdagangan global, serta aksesi ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) yang mencakup 64% perdagangan global. Termasuk beberapa perjanjian dagang lainnya CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.
Selain berbagai perjanjian dagang multilateral, Indonesia juga memiliki perjanjian dagang bilateral dengan Korea, Jepang, Australia, Pakistan, Uni Emirat Arab, Iran, Chile, dan berbagai negara lainnya.
b.Percepatan Hilirisasi Sumber Daya Alam
Menurut Noudhy, pemerintahan Prabowo memprioritaskan kebijakan hilirisasi. Salah satu contoh sukses adalah komoditas nikel. Selain itu Prabowo juga telah meluncurkan Badan Pengelola Investasi Danantara yang diklaim untuk mempercepat hilirisasi Sumber Daya Alam strategis.
"BPI Danantara akan mendanai dan mengelola proyek hilirisasi di sektor-sektor utama seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, dan kehutanan," katanya.
c.Penguatan Konsumsi Dalam Negeri
Menurut Noudhy Program Makan Bergizi Gratis dan pendirian 80.000 koperasi desa merah putih bertujuan meningkatkan konsumsi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, serta memperkuat perekonomian domestik. Diharapkan dari program itu dapat mendongkrak konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 54% dari PDB Indonesia.
"Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian," kata Noudhy.
(sef/sef)[Gambas:Video CNBC]
