Geramnya Zulhas Momok Ini Ganggu Swasembada Pangan: Bak Gol Bunuh Diri

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, upaya Indonesia dalam mencapai swasembada pangan masih dihadang berbagai hambatan, terutama karena aturan birokrasi yang rumit dan tidak sinkron. Ia menyebutkan, tanpa koordinasi yang baik, target swasembada bisa menjadi "gol bunuh diri" bagi bangsa ini.

Zulhas mengingat kembali pernyataannya di acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2025 beberapa waktu lalu, di mana ia menempatkan posisi Indonesia di angka 7 dari skala 1-10 dalam upaya mencapai ketahanan pangan. Namun, saat ditanya mengenai progres terbaru, ia menegaskan, tantangan utama justru datang dari tumpang tindih regulasi yang menghambat eksekusi di lapangan.

Menurut Zulhas, kompleksitas aturan di berbagai level pemerintahan menjadi masalah utama. Mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga kementerian terkait, masing-masing memiliki regulasi sendiri yang justru memperumit koordinasi.

"Sebetulnya hambatan utama itu aturan-aturan kita yang rumit. Karena pemerintahan itu ada kabupaten, ada provinsi, ada pusat, ada Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian kan nggak bisa apa-apa kalau irigasinya enggak ada, diurusnya di Kementerian PU (Pekerjaan Umum). Pupuk juga kan diurus oleh Kementerian BUMN (melalui PT Pupuk Indonesia)," kata Zulhas dalam CNBC Indonesia Food Summit 2025, Rabu (19/3/2025).

Akibatnya, jika salah satu sektor tidak bergerak sejalan, maka produksi pangan akan terdampak. Ia pun mencontohkan bagaimana peran pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan program di sektor pertanian. Jika semua kendala sudah dibereskan, tetapi bupati di daerah tidak menjalankan perannya dengan baik, maka upaya swasembada tetap akan gagal.

"Nah kalau ini sudah selesai semua, Bupatinya nggak usaha, ya gol bunuh diri kita," ucapnya.

Sejalan dengan itu, Zulhas mengklaim keberadaan Kemenko Pangan saat ini menjadi krusial untuk menyelaraskan aturan dan kebijakan lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih. Ia mengaku telah berusaha menyederhanakan berbagai prosedur dan mengkoordinasikan instansi terkait agar upaya mencapai swasembada pangan berjalan lebih cepat.

"Bayangkan kalau ini punya aturan, di sini BUMN punya aturan, PU punya aturan, Mendag punya aturan, Mentan punya aturan, Kemendagri punya aturan, bupati punya aturan... masing-masing ngunci," tukas dia.

Untuk mengatasi ini, pihaknya mengambil langkah tegas dengan memangkas dan menyelaraskan aturan agar hanya ada satu kebijakan yang dapat dijalankan tanpa kendala birokrasi.

"Nah ini kita putus, minta satu saja," tambahnya.

Dengan langkah koordinasi yang lebih efisien, Zulhas optimistis Indonesia bisa mempercepat langkah menuju swasembada pangan. Namun, ia tetap menekankan bahwa keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada kebijakan di pusat, tetapi juga pada eksekusi yang solid di tingkat daerah.

"Ini ya tanda buktinya berhasil. Jadi yang rumit tadi itu kita sederhanakan dan Alhamdulillah itu bisa berhasil," pungkasnya.