Video: DPR:Gelombang PHK, Efek Kebijakan Yang Tak Berpihak ke Industri

Jakarta, CNBC Indonesia- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid mengungkapkan berbagai penyebab yang mendorong berlanjutnya ancaman gelombang PHK dari sejak 2024 hingga di awal tahun 2025.

Nurdin menyebukan tekanan kondisi makro ekonomi, distorsi kebijakan, underground economy termasuk impor ilegal serta kenaikan UMP 5,5% di 2025 menjadi penekan tekanan sektor manufaktur utamanya subsektor tekstil yang berujung pada ancaman PHK.

Komisi VI menyoroti dampak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak ke industri sebagai persoalan serius yang harus diatasi.

Seperti apa persoalan yang mengancam industri Tanah Air di 2025? Selengkapnya simak dialog Bramudya Prabowo dengan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid dalam Profit,CNBCIndonesia (Senin, 13/01/2025)