Kacau! Ramai-Ramai Orang Mendadak Batal Beli Rumah, Ini Penyebabnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Program 3 juta rumah per tahun dari pemerintah ternyata membuat banyak masyarakat menahan pembelian unit properti. Kalangan pengembang mengungkapkan program itu membuat masyarakat jadi berharap pada rumah gratis. Alhasil banyak calon pembeli yang akhirnya menahan pembelian.

"Rumah gratis itu membingungkan pengembang. Banyak calon konsumen membatalkan booking setelah omongan rumah gratis itu. Dari 10 booking, ada 1-3 yang dibatalkan," ungkap Ketua Umum DPP Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto, November 2024 lalu.

Padahal, uang tanda jadi itu merupakan langkah awal masyarakat dalam kepemilikan rumah. Ketika tren ini cukup banyak masif terjadi di masyarakat, maka dampaknya bisa membuat sektor properti menjadi lebih tertahan.

Baca: Perayaan Natal & Tahun Baru RI Dikepung Awan Hitam Lemahnya Daya Beli

"Semuanya pelaku itu bingung dan bingung. Karena real-nya masyarakat juga bertanya dan mempertanyakan, konsumen dan calon konsumen juga bertanya dan mempertanyakan," kata Joko.

Pertanyaan itu muncul karena banyak masyarakat mengira pemerintah bakal memberikan rumah gratis secara cuma-cuma. Masifnya pembatalan booking menjadi bukti gerak sektor ini tidak bisa berlari kencang sebagaimana mestinya.

"Ketika industri properti disampaikan ini rumah gratis, maka kami-kami ini (pengembang) akan bubar. Efeknya besar karena orang akan tidak jadi beli (atau) menunda beli karena dengar (ada) rumah gratis," ujar Joko.

Beberapa hari menjabat, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait meresmikan pembangunan program perumahan 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto. Dalam peresmiannya, proyek awal ialah membangun 250 unit rumah rakyat secara gratis di wilayah Desa Sukawali, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

Proyek ini digarap dia atas lahan seluas 2,5 hektare dan merupakan hibah dari PT Bumi Samboro Sukses dan pembangunannya dikerjakan oleh Agung Sedayu Group (ASG). Pada kesempatan ini, Maruarar ditemani oleh Bos Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma alias Aguan.

Akibatnya pengembang harus menelan pil pahit akibat sebagian rumahnya tidak terserap karena pembatalan sepihak dari konsumen.

"Sebenarnya itu asumsi aja kalau dikira gratis, Padahal nggak mungkin gratis. Modal satu rumah aja itu sudah berapa ratus juta ya. Jadi ngga murni, 3 juta rumah itu menunda pembelian hanya karena psikologis," kata kata Associate Director Leads Property Martin Samuel Hutapea kepada CNBC Indonesia, Senin (2/12/2024).

Ia menilai gerak pengembang dalam pembangunan bakal berpengaruh, misalnya pengalokasian dana pada komponen rumah serta bahan bangunan. Meski demikian, tidak semua jenis pengembang bakal berpengaruh pada pembatalan pembelian rumah ini.

Baca: Derita Warga RI! Pendapatan Tipis, Harga-Harga Setinggi Langit

"Terutama untuk developer yang yang memang mengkhususkan diri untuk bangun rumah subsidi, mereka pasti akan berpengaruh, bukan yang kelas Ciputra. Tapi pengembang yang memang fokusnya rumah menengah bawah dan subsidi, ya. Itu pasti pengaruh, pasti. Karena banyak konsumen yang menunda-nunda," kata Martin.

Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menegaskan, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan rumah gratis secara penuh, melainkan meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya rasa kebijakan ini sangat pro rakyat. Yang kita bangun adalah rumah rakyat. Dengan kebijakan ini, rakyat kecil yang bahkan tidak pernah bermimpi punya rumah, sekarang punya harapan," kata Ara kepada wartawan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, Senin (25/11/2024).

Ara menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan program ini, termasuk memanfaatkan tanah hasil sitaan kasus korupsi untuk pembangunan perumahan rakyat.

"Kami juga sudah panjang berdiskusi dengan Kejaksaan Agung. Beliau sudah menyiapkan ribuan hektare tanah dari koruptor untuk bisa dibangun untuk rakyat. Nanti kita juga sudah koordinasi dengan Menteri Keuangan, dengan Wamenkeu, dengan Dirjen Kekayaan Negara, bagaimana tanah-tanah koruptor di Indonesia itu harapan kami berkontribusi terhadap rumah murah bagi rakyat," ucapnya.

Kendati demikian, Ara menekankan, kebijakan ini tidak akan menghapus skema pendanaan yang sudah berjalan, seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Program FLPP tetap kita dukung karena bagus, kredit macetnya rendah, bank-nya juga oke. Ini justru kita besarkan, tentu dengan dukungan dari Kementerian Keuangan dan perbankan," lanjut dia.

Program 3 juta rumah per tahun ini, katanya, tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam mempermudah rakyat memiliki hunian yang layak. Dia menilai seharusnya semua masyarakat, tak terkecuali pengembang dapat mendukung dan senang dengan adanya kebijakan ini.

"Saya rasa semuanya happy dengan kebijakan ini. Agak lucu kalau ada orang Indonesia yang nggak senang dengan kebijakan ini," tukasnya.

(ayh/ayh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harga Tanah Jakarta Makin Mahal, Warga Larinya Tinggal ke Sini