PPN Naik Jadi 12%, Pemerintah Klaim Harga Barang Tak Melonjak
Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
17 December 2024 18:10
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah membantah tekanan lonjakan harga akan terjadi akibat naiknya tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025.
Pemerintah menganggap, tambahan tekanan harga terhadap angka inflasi terhadap kenaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% hanya akan sebesar 0,3% poin.
"Sekarang berapa, ditambah aja, jadi paling tinggi tambahnya 0,3%," kata Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (17/12/2024)
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Ferry Irawan menambahkan, perhitungan tambahan beban inflasi itu telah mempertimbangkan komponen barang dan jasa yang memiliki bobot inflasi tinggi, sejumlah barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN, serta komoditas yang terkena PPN.
Selain itu, juga mempertimbangkan berbagai kebijakan pengendalian inflasi yang telah ada selama ini ada di Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) maupun Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Misalnya, cadangan pangan, operasi pasar atau pasar murah, hingga kerangka kerja pengendalian inflasi antar daerah.
"Jadi semua itu dilihat jangan cuma one shot satu kebijakan, tapi overall pengendalian inflasi dan pipeline instrumenya," tegas Ferry.
Ia juga menekankan, dalam komponen inflasi, yang memberikan bobot terbesar adalah bahan pangan. Bahan pangan ia tegaskan mayoritas dibebaskan dari pengenaan PPN, seperti sembako. Selain itu, tepung, minyak goreng curah, hingga gula industri diberikan insentif PPN DTP 1% pada 2025.
Lalu, bobot kedua terbesar yang berasal dari tarif listrik, kata dia telah pemerintah kompensasi kenaikan tarif PPN 12% nya dengan memberikan diskon 50% selama dua bulan pertama 2025.
"Jadi kalau hitung-hitungan kami, saat ini dengan kebijakan PPN sampai kemarin, kami perkirakan dampak ke inflasi minimal," tutur Ferry.
Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) dalam laporannya berjudul PPN 12%: Pukulan Telak Bagi Dompet Gen Z dan Masyarakat Menengah ke Bawah memperkirakan pada 2025 inflasi akan mencapai 4,11% akibat kenaikan tarif PPN.
"Estimasi inflasi meningkat menjadi 4,1%," kata Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar.
Tekanan pada inflasi bahkan Celios perkirakan terjadi sebelum kebijakan tarif PPN 12% berlaku pada Januari 2025. Terdapat fenomena pre-emptives inflation atau inflasi yang mendahului tarif pajak baru.
Pre-emptives inflation menurut Celios berasal dari prilaku sebagian pelaku sektor usaha ritel, dan manufaktur yang menyesuaikan label harga untuk menjaga marjin keuntungan sebelum pemberlakuan tarif PPN yang baru.
Kekhawatiran pre-emptives inflation bisa dibaca dari ekspektasi kenaikan harga pada akhir tahun 2024 hingga kuartal I-2025, selain karena momentum seasonal libur natal tahun baru, terindikasi akibat pemberlakuan tarif PPN 12%.
"Kenaikan PPN menjadi 12% menambah pengeluaran kelompok miskin sebesar Rp101.880 per bulan, memperburuk kondisi ekonomi mereka. Sementara itu, kelompok kelas menengah mengalami kenaikan pengeluaran sebesar Rp354.293 per bulan," ucap Media.
Tekanan inflasi ini ia tegaskan akan memperburuk fenomena penurunan kelas menengah menjadi kelas menengah rentan.
Perkiraan serupa juga disampaikan oleh Direktur Riset Bright Institute M. Andri Perdana. Ia bahkan memperkirakan tekanan inflasi pada 2025 bisa akan mencapai 4,8%, dari yang saat ini di level bawah 2%.
"Kita baru menghitung potensi pertumbuhan konsumsi rumah tangga akan kembali turun menjadi di bawah 4,8%, lebih rendah dari 2023 yang sebenarnya sudah lebih rendah dari 2022," tegas Andri.
Dengan besarnya tekanan inflasi itu, Andri bahkan memperkirakan, ekonomi kelas menengah akan kembali tertekan akibat tekanan inflasi itu.
(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sri Mulyani Terbitkan Aturan Resmi PPN 12%, Begini Isi Lengkapnya!
Most Popular