Cegah Kebocoran Pajak di Sektor Sawit, Prabowo Optimalkan Simbara

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia akan memperluas sistem digital untuk monitoring pengawasan aktivitas ekonomi sektor usaha tertentu, yang selama ini hanya untuk komoditas batu bara, timah, dan nikel bernama Simbara atau Sistem Informasi Pengelolaan Mineral dan Batu Bara.

Sektor bisnis yang akan masuk ke dalam sistem pengawasan digital itu ialah sektor kelapa sawit dari aspek hulu hingga hilirnya. Oleh sebab itu, sistem Simbara itu akan dibuat secara khusus untuk memonitoring sektor sawit.

"Kita juga akan bangun sistem yang sama untuk kelapa sawit," kata Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) M. Firman Hidayat dalam Seminar Nasional Proyeksi Ekonomi Indonesia 2025, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

Firman mengatakan, melalui sistem seperti Simbara, aktivitas ekonomi di sektor kelapa sawit akan termonitor secara komprehensif dari hulu hingga hilirnya, baik dari aspek konsumsi di dalam negeri, maupun aktivitas ekspornya.

"Sehingga mencegah kebocoran-kebocoran yang ada, kemudian juga bisa optimalkan penerimaan negara baik dari sisi pajak maupun PNBP," ucap Firman.

Sebagaimana diketahui, melalui Simbara, pemerintah telah melakukan berbagai penyelamatan terhadap kebocoran penerimaan negara, antara lain pencegahan atas modus illegal mining senilai Rp 3,47 triliun sejak 2022 silam.

Lalu, ada tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik dan juga risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp 2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan otomatik blocking system yang juga merupakan bagian dari Simbara sebesar Rp 1,1 triliun.

"Sehingga pengalaman di batu bara menunjukkan digitalisasi ini tambah data-data yang selama ini kita tidak memiliki sehingga potensi pajak itu bisa kita tingkatkan," kata Firman.