Kondisi Lapangan Beda Dengan Data Ekonomi, Ini Jawaban Sri Mulyani

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyadari ada fenomena yang berbeda antara situasi lapangan dengan data makroekonomi. Misalnya pertumbuhan ekonomi terjaga tinggi tapi data daya beli masyarakat menunjukkan pelemahan.

"Beberapa fenomena yang tunjukkan adanya kepercayaan konsumen atau Indeks Penjualan Ritel jadi ada semacam sedikit kalau mau menunjukkan kontradiksi," ungkap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/11/2024)

Baca: Sri Mulyani Siap Berburu 'Harta Karun', Belum Pernah Tersentuh Pajak!

Realisasi kuartal III-2024, ekonomi nasional tumbuh 4,95%. Konsumsi rumah tangga sebagai pemberi andil terbesar hanya mampu tumbuh 4,91%.

Sementara itu, survei konsumen Bank Indonesia (BI) bulan Oktober 2024 menunjukkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami pelemahan yang signifikan. Keyakinan pada kelompok kelas menengah menjadi yang paling parah turunnya.

Dalam survei konsumen BI ini terungkap, IKK Oktober 2024 berada pada level 121,1. Level keyakinan ini turun 2,4 poin dibandingkan pada September 2024, yakni 123,5. Level IKK pada Oktober 2024 ini menjadi yang paling rendah selama 2 tahun terakhir.

Indeks Penjualan Riil (IPR) Oktober 2024 yang diprakirakan mencapai 209,5 atau tumbuh melambat sebesar 1,0% (yoy). Namun, jika dilihat secara bulanan, IPR Oktober mengalami kontraksi 0,5% (mtm). Adapun, IPR Oktober 2024 ini lebih rendah dari IPR bulan September lalu yang mencapai 210,6.

APBN, kata Sri Mulyani dirancang salah satunya untuk membantu menjaga daya beli masyarakat. Mulai dari perlindungan sosial hingga insentif pajak.

"Jadi untuk bisa menjaga pertumbuhan ekonomi tadi meskipun hantamannya bisa macam-macam kami dalam APBN selalu gunakan tidak hanya narasi tapi policy agar APBN bisa jadi counter cicliycal dari tekanan yang dihadapkan pada perekonomian bagi rumah tangga atau sektor ekonomi, pelaku usaha," pungkasnya.

(rsa/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Sri Mulyani Ungkap Kinerja APBN Hingga Agustus 2024