RI Bolak Balik Terjebak di Isu Subsidi BBM, Banyak Ruginya!

Jakarta, CNBC Indonesia - Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengalihkan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi program bantuan langsung tunai (BLT) berpotensi menciptakan ruang fiskal lebih besar untuk belanja produktif.

Ekonom senior yang juga merupakan pendiri CReco Research, Raden Pardede mengatakan, ruang fiskal atau APBN selama ini terasa sempit karena anggaran untuk belanja subsidi sangat besar, namun penggunaannya tidak sesuai peruntukannya, yaitu masyarakat yang tidak mampu.

Baca: Prabowo Beri Waktu Bahlil 2 Minggu Selesaikan Subsidi BBM Cs

Pada 2022 silam, anggaran subsidi dan kompensasi BBM bahkan naik tiga kali lipat dari pagu yang ditetapkan sebelumnya, yakni dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Pada 2025, subsidi energi saja disiapkan pemerintah senilai Rp 204,5 triliun atau naik dari outlook 2024 senilai Rp 192,8 triliun.

"Kita sudah sering menyatakan subsidi BBM kita ini ada juga yang salah sasaran. Jadi harapan kita adalah dengan kita memindahkan ini subsidi BBM kepada BLT, maka tentu nanti anggaran yang bisa dihemat dari subsidi ini bisa digunakan untuk membantu kelas bawah," ucap Raden dalam program Power Lunch CNBC Indonesia, Senin (4/11/2024).

Selain untuk membantu ekonomi masyarakat kelas bawah, Raden Pardede mengingatkan, anggaran subsidi BBM yang dialihkan untuk BLT ini juga harus dinikmati golongan kelas menengah, yang selama ini juga menjadi penikmat subsidi tersebut.

Baca: Besok Bahlil Rapat Perdana Bahas Subsidi BBM Cs, Begini Formulanya

Ia mengatakan, caranya namun bukan dengan gelontoran bantuan uang, melainkan dengan penciptaan lapangan pekerjaan yang memberikan penghasilan atau gaji yang layak, berkelanjutan, dan bersifat rutin.

"Memberikan lapangan pekerjaan yang layak, karena sebetulnya tujuan kita yang paling utama adalah bukan membantu BLT, BLT, terus, tetapi adalah paling bagus kalau kita bisa menyediakan lapangan kerja, sehingga masyarakat kita ini mempunyai pekerjaan dan mempunyai income yang tetap. Itu yang paling penting sebetulnya," tegas Raden

Semua kebutuhan kelas menengah itu menurutnya bisa tercapai bila pemerintah bisa kembali fokus untuk menumbuhkan industri padat karya atau industri manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja.

"Ujungnya, orang tidak perlu mendapatkan BLT lagi kalau semua sudah mendapatkan pekerjaan yang baik dan mereka mendapatkan income dari situ," ucap Raden.

"Karena BLT itu menurut saya tidak bisa terus-menerus dilakukan. Itu hanya memanjakan dan itu nanti justru tidak baik buat mereka dan juga buat ekonomi secara keseluruhan," ungkapnya.

Baca: Prabowo Minta Bahlil Ajak Pengusaha Bantu Anak Sekolah

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan direktur utama badan usaha energi, Rabu (30/10/20024). Adapun ratas ini membahas terkait subsidi energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, hingga Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo turut hadir dalam rapat terbatas ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, dalam ratas itu salah satu arahan Presiden Prabowo adalah supaya perubahan skema subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang membutuhkan.

"Salah satu alternatifnya seperti itu (skema BLT). Nanti itu keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja, selesai, kami akan lapor kepada Bapak Presiden," ujarnya Bahlil di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ganti Subsidi BBM ke BLT, Prabowo Harus Pastikan Penerimanya Tepat