Struktur & Anggaran Kementerian Baru Ditarget Rampung November

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menggelar rapat koordinasi untuk membahas anggaran 7 kementerian yang berada di bawah koordinasinya.

Sebagaimana diketahui, 7 kementerian di bawah Koordinasi Kemenko Perekonomian itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 139 tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Baca: Prabowo Bakal Ubah Subsidi BBM Cs dengan BLT, Ini Langkah ESDM..

Adapun, 7 Kementerian itu ialah Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Perdagangan; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; dan Kementerian Pariwisata.

"Rakor tadi mengenai anggaran. Anggaran 2025 dan perubahan struktur dari masing-masing kementerian," kata Airlangga saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Airlangga mengatakan, rakor ini untuk menuntaskan penyusunan struktur organisasi baru yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto untuk Kabinet Merah Putih.

"Nah, diharapkan struktur organisasi itu bisa selesai dan juga terkait dengan persiapan anggaran di bulan November. Jadi seluruh KL diminta untuk segera menyesuaikan sambil menunggu regulasi mengenai SOTK, Struktur Organisasi Tata Kelola," tegasnya.

Baca: Media Asing Soroti Sritex Pailit, Sebut Ini di Pemerintahan Prabowo

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyanti menargetkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Kementerian/Lembaga di era Presiden Prabowo akan rampung pada November 2024. Dia mengatakan kementeriannya saat ini tengah melakukan penyelesaian terkait struktur dan tata kelola tersebut.

Rini mengatakan Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 kementerian dan lembaga. Dari jumlah itu, terdapat 7 kementerian koordinator, dan ada 19 kementerian yang tidak mengalami perubahan. Sementara ada 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur atau pergeseran tugas, serta 2 kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur.

"Ini akan kami sampaikan roadmap penataan kelembagaan dan pengisian ASN, ada beberapa daftar K/L yang perlu dikoordinasikan," kata Rini dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin, (28/10/2024).

Rini mengatakan saat ini seluruh rancangan Peraturan Presiden mengenai SOTK tersebut sudah ada di meja Presiden. Dia mengatakan Kementerian PANRB tinggal melakukan pembahasan lanjutan yang diperkirakan akan selesai pada November ini.

"Target kami November sudah selesai seluruh pembahasan SOTK," kata dia.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Nadiem Ngeluh ke DPR, Anggaran Kemendikbud Kurang!