AS Emosi Israel Sudah Kebablasan, Ungkap Kesalahan Besar di Gaza

Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) kembali memberikan tekanan terhadap Israel atas serangannya ke wilayah Gaza, Palestina. Terbaru, tekanan baru diungkapkan Duta Besar AS untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, dalam forum Dewan Keamanan (DK) PBB, Selasa (29/10/2024).

Dalam pemaparannya, Greenfield menyebutkan bahwa Israel terus acuh terhadap komitmennya untuk melindungi warga sipil Gaza. Ia bahkan memperingatkan Israel untuk memperbaiki situasi atau menghadapi potensi pembatasan bantuan militer dari Washington.

"Perkataan Israel harus diimbangi dengan tindakan di lapangan. Saat ini, itu tidak terjadi. Ini harus diubah, segera," ungkapnya dikutip Reuters.

Baca: Hizbullah Punya Pemimpin Baru, Israel Beri 'Ramalan' Masa Depannya

AS sendiri telah memberi tahu sekutunya Israel dalam sebuah surat pada tanggal 13 Oktober bahwa mereka harus mengambil langkah-langkah dalam waktu 30 hari. Bila tidak, Washington akan mempertimbangkan opsi penghentian bantuan senjata kepada Negeri Zionis itu.

"AS telah menyatakan dengan jelas bahwa Israel harus mengizinkan makanan, obat-obatan, dan pasokan lainnya masuk ke seluruh Gaza, terutama di utara, dan terutama saat musim dingin tiba, dan melindungi para pekerja yang mendistribusikannya," tambah Linda.

Pernyataan Greenfield muncul saat Norwegia akan mengajukan resolusi Majelis Umum PBB untuk meminta pendapat Mahkamah Internasional (ICJ) tentang apakah Israel melanggar hukum internasional dengan mencegah PBB, kelompok bantuan internasional, dan negara-negara memberikan bantuan kemanusiaan kepada Palestina.

Baca: CEO JPMorgan Blak-blakan Sebut Perang Dunia 3 Telah Dimulai

Oslo mengatakan pihaknya menanggapi keputusan Israel pada hari Senin untuk melarang badan pengungsi Palestina PBB UNRWA beroperasi di Israel dalam waktu 90 hari serta hambatan lain yang dihadapi pekerjaan bantuan badan-badan PBB selama perang berlangsung hampir setahun lamanya.

"Dengan inisiatif ini, Norwegia bertujuan untuk menegaskan bahwa tidak ada negara, termasuk Israel, yang dikecualikan dari kewajiban hukum internasionalnya," kata Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide.

Eide mengatakan kepada Reuters bahwa Norwegia berharap untuk mengajukan rancangan resolusi tersebut ke pemungutan suara di Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang dalam beberapa minggu mendatang, di mana rancangan tersebut kemungkinan akan diadopsi.

ICJ, yang dikenal sebagai Pengadilan Dunia, adalah pengadilan tertinggi PBB dan pendapat penasihatnya memiliki bobot hukum dan politik meskipun tidak mengikat. Pengadilan yang berpusat di Den Haag tidak memiliki kewenangan penegakan hukum jika pendapatnya diabaikan.

Baca: Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei Respons Serangan Israel

Sementara itu, dalam surat pada hari Selasa, kepala UNRWA Philippe Lazzarini mengatakan operasi bantuan organisasi tersebut di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang diduduki Israel kini berisiko runtuh.

"Dengan tidak adanya alternatif yang layak bagi badan tersebut, tindakan (Israel) ini akan memperparah penderitaan warga Palestina," katanya.

UNRWA menyediakan pendidikan, kesehatan, dan bantuan lainnya bagi jutaan warga Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Hubungannya dengan Israel telah lama tegang, tetapi hubungan tersebut telah memburuk tajam sejak dimulainya perang antara Israel dan militan Palestina Hamas di Gaza pada bulan Oktober 2023.

Di forum DK pada hari Selasa, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon menuduh UNRWA sebagai 'kelompok teroris yang menyamar sebagai badan kemanusiaan' dengan mengatakan 'daftar gajinya menyerupai daftar orang yang paling dicari daripada organisasi bantuan'.

"Sementara UNRWA terus memberikan perlindungan bagi para teroris, Israel telah bekerja keras memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza," kata Danon.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Terungkap! Operasi Rahasia Israel Bungkam Suara Pro-Palestina di AS