Prabowo Mau Hapus Utang Petani di Bank, Mentan Buka Suara Bilang Gini

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman buka suara mengenai rencana pemutihan kredit petani. Menurutnya hal ini masih dibahas bersama Kementerian dan lembaga lainnya.

"Itu nanti kita bahas bersama lagi," kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/10/2024).

Amran belum memastikan kapan rencana itu dilakukan. Begitu juga dengan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Nanti kita bahas lagi untuk lebih lanjut, terima kasih," katanya.

Namun ia mengatakan diharapkan hal ini bisa menjadi kabar baik bagi petani di Indonesia. Meski ia belum mau mengungkapkan kapan Peraturan Presiden mengenai rencana ini akan dikeluarkan.

"Ya doakan," katanya.

Baca: Prabowo Mau Hapus Utang 6 Juta Petani dan Nelayan, OJK Bilang Gini

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan pihaknya masih menanti Rancangan Peraturan Presiden (RPP) terkait rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus utang dari 5-6 juta petani dan nelayan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan otoritas juga perlu meninjau data informasi dan analisis terkait utang yang hendak dihapus tersebut.

"Nanti kita ini, artinya kita akan merespons apa yang diharapkan oleh presiden, dan tentu kita lihat data informasi dan analisis kita seperti apa," ujar Dian saat ditemui di Hermes Palace Hotel, Banda Aceh, Jumat (25/10/2024).

Terkait jumlah enam juta debitur yang terdiri dari nelayan dan petani itu, Dian mengatakan OJK haus memastikan terlebih dahulu.

Baca: Prabowo akan Putihkan Utang 6 Juta Petani dan Nelayan

Adapun rencana pemutihan utang 5 - 6 juta petani dan nelayan Indonesia ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo. Adik dari Prabowo ini menyebut regulasi tersebut bakal berbentuk Peraturan Presiden dan segera ditandatangani dalam waktu dekat.

"Mungkin Minggu depan Pak Prabowo teken Perpres pemutihan, udah disiapkan oleh Pak Supratman (Menteri Hukum) sesuai UU, semoga minggu depan beliau tanda tangan Perpres pemutihan 5-6 juta manusia dengan keluarganya akan dapat hidup baru, dan mereka dapat hak pinjam lagi ke perbankan nggak akan tutup SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) di OJK," kata Hashim.

Sebelumnya Prabowo terlebih dulu mendapat laporan dari Hashim mengenai situasi ini, yakni jutaan petani dan nelayan tidak bisa melakukan pinjaman untuk usahanya.

"Makanya saya sampaikan ke Pak Prabowo Ini harus diubah, Pak Prabowo setuju, tim perbankan dipanggil Pak Burhan. Ini merusak atau tidak perbankan Indonesia ternyata tidak, karena sudah dibukukan, nggak ada lagi, tapi hak tagih tetap maka 5-6 juta terpaksa ke pinjol sama rentenir," kata Hashim.

"Sehingga 5-6 juta mereka nggak bisa dapat kredit akhirnya ke pinjol rentenir, saya baru tau pinjol apa, saya memang konglomerat, apa ga perlu pinjol tapi konglo hati nurani kan saya dengar kaget," ujarnya.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Usai Hadap Jokowi, Mentan Amran Ungkap Kondisi Sangat Kritis Intai RI