Video: Sri Mulyani Lanjut Jadi Menkeu, Pengusaha Minta PPN 12% Batal

Jakarta, CNBC Indonesia- Sri Mulyani dipastikan akan kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan RI di kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.

Berlanjutnya peran Sri Mulyani sebagai Menkeu dinilai positif oleh pelaku usaha karena sudah dipercaya 'mumpuni' oleh dunia usaha bisnis dan usaha.

Meski demikian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), Handaka Santosa menyoroti potensi berlanjutnya rencana penerapan kenaikan PPN menjadi 12% dan implentasi iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Oleh karena itu pengusaha meminta pemerintahan baru untuk menunda bahkan membatalkan implementasi kebijakan ini.

Seperti apa pelaku usaha melihat dampak berlanjutnya jabatan Sri Mulyani? Bagaimana efeknya jika PPN 12% dan Iuran Tapera diimplementasikan? Selengkapnya simak dialog Dina Gurning dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Merek Global Indonesia (APREGINDO), Handaka Santosa dan Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto dalam Profit, CNBC Indonesia (Kamis, 17/10/2024)