Segera Dibentuk! Ini Daftar Kementerian Baru Era Prabowo

Arrijal Rachman, CNBC Indonesia
09 October 2024 12:45
Penjual menata pigura foto Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Kamis (25/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: Penjual menata pigura foto Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di kawasan Pasar Baru, Jakarta, Kamis (25/4/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia-Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyiapkan Kementerian Lembaga (KL) baru untuk menjalankan program andalan selama lima tahun ke depan. Dua di antaranya adalah Kementerian Perumahan dan Kementerian Penerimaan Negara.

Kementerian Perumahan

Hashim Djojohadikusumo. Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo yang juga merupakan Ketua Satgas Perumahan akan menyiapkan Kementerian Perumahan. Instansi ini sebelumnya dilebur di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kementerian Pekerjaan Umum.

"Nomenklaturnya bagaimana, apakah Kementerian Perumahan dan Pengembangan Wilayah atau Perumahan Rakyat itu gimana nanti," ungkap Hashim dikutip Rabu (9/10/2024).

Kementerian ini akan merealisasikan pembangunan 1 juta unit rumah per tahun. Saat ini setidaknya ada 10,7 juta orang yang masih antri untuk memiliki rumah melalui Bank BTN, dan 27 juta keluarga sudah memiliki rumah namun sebatas Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH.

"Jadi 37 juta keluarga menunggu rumah layak huni. So, ini kesempatan dunia usaha, ini program dan saya berbangga menjadi Ketua Satgas, saya tidak ada kepentingan di sini," tegasnya.

Hashim menuturkan, melalui Kementerian Perumahan, Prabowo menargetkan untuk membangun 2 juta unit rumah per tahunnya di pedesaan yang dikhususkan untuk diurus oleh UMKM, BUMDes, hingga Koperasi. Sedangkan di perkotaan targetnya 1 juta unit apartemen tiap tahun untuk para pengembang besar.

"Jadi kawan-kawan di bidang Kadin Perumahan sangat cerah. Industri-industri yang menunjang perumahan, alumunium, besi baja, semen, kayu, ini semua akan menjadi pemasok supplier, ini jadi multiplier efeknya," ucap Hashim.

Kementerian ini ia pastikan juga akan mengkonsepkan stimulus supaya pengembang lebih giat membangun rumah-rumah yang terjangkau bagi masyarakat. Sebab, penduduk Indonesia kini enggan memiliki anak karena sulit memiliki rumah.

"Karena ada data yang menunjukkan di antara Gen Z dan Milenial, populasi anak-anak itu berkurang dari anak-anak Gen Z, Milenial, Middle Class, tidak mau punya anak kecenderungannya karena perumahan apalagi di kota tidak terjangkau terlalu mahal," tegasnya.

Kementerian Penerimaan Negara

Kedua adalah Kementerian Penerimaan Negara atau yang sebelumnya direncanakan bernama Badan Penerimaan Negara. Instansi yang menjadi pecahan dari Kementerian Keuangan, khusus mengejar pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Hashim mengatakan, target Kementerian Penerimaan Negara itu bukanlah hal yang tidak realistis Tim Prabowo mengaku sudah mendapatkan masukan dari Bank Dunia atau World Bank, termasuk mengejar target rasio pajak menjadi 23% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Strategi utama yang akan ditetapkan Kementerian Penerimaan Negara ialah dengan menegakkan hukum supaya setoran penerimaan pajak dipenuhi seluruh wajib pajak, sehingga tidak lagi ada kebocoran-kebocoran dari sumber-sumber penerimaan negara.

Dengan penegakan aturan di bidang perpajakan, ia memastikan Indonesia akan bisa melampaui rasio penerimaan perpajakan di Kamboja yang sudah sebesar 18% dan bahkan Vietnam yang telah mencapai 23% dari produk domestik bruto (PDB) nya.

"Karena penegakan aturan di Indonesia belum maksimal. Di Kamboja lebih maksimal, di Vietnam apalagi. So waktu itu World Bank ketemu tim saya mengatakan tidak ada alasan anda tidak akan reach Kamboja dan Vietnam," ucap Hashim.

"It's the matter of time and will, Cara-caranya ada pakai AI pakai IT dan kita akan capai 23%, kita akan tunjukkan kepada anda, Bank Dunia siap sedia bantu kita capai 18%, capai 23% kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak," tegasnya.


(arj/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Ini Titipan yang Paling Sering Diminta Pengusaha ke Prabowo, Apa Itu?

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular