Pengusaha RI Makin Mudah Cari Cuan ke Afrika, Pemerintah Siapkan Ini

Bali, CNBC Indonesia - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)/Kementerian PPN menyatakan pemerintah tengah menggodok pembentukan sebuah lembaga yang berfokus pada investasi pengusaha Indonesia di luar negeri. Lembaga ini akan membantu para pengusaha Indonesia untuk melakukan ekspansi bisnis di negara-negara luar, khususnya di Afrika.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN Bogat Widyatmoko mengatakan rencana pembentukan lembaga itu akan menjadi salah satu pembahasan dalam acara High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) dan Indonesia-Africa Forum (IAF) 2024 di Bali pada 1-3 September 2024.

"Kami Bappenas dan teman-teman dari Kementerian Luar Negeri sedang bekerja keras bagaimana kita mampu mendorong entitas bisnis kita agar bisa bersaing di luar negeri, khususnya Afrika," kata Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN Bogat Widyatmoko dalam media briefing HLF-MSP dan IAF 2024 di Bali, Minggu, (1/9/2024).

Bogat mengatakan lembaga tersebut akan mirip dengan Japan International Cooperation Agency (JICA). Lembaga yang didirikan Jepang pada 1974 itu berfokus membantu pembangunan negara-negara berkembang.

"Dalam hal ini negara lain sudah kasih contoh seperti Jepang dengan JICA dan sebagainya," kata Bogat.

Bogat mengatakan lembaga tersebut akan bernama Indonesia Aid. Dia mengatakan lembaga ini nantinya akan membantu pengusaha-pengusaha RI yang akan berinvestasi di luar negeri, termasuk Afrika salah satunya untuk pembiayaan.

"Jadi katakanlah ada entitas bisnis mau berinvestasi di Afrika, itu kita sudah ada backup pembiayaan dan sebagainya, itulah Indonesia Aid yang sedang kami kaji dan inisiasi," katanya.

Sebagaimana diketahui, Bali tengah menjadi tuan rumah gelaran HLF-MSP dan IAF 2024 yang akan diselenggarakan pada 1-3 September 2024. Acara ini akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan para pemimpin negara-negara termasuk dari Afrika.

Forum ini akan membahas banyak hal termasuk kerja sama global di bidang ekonomi dan perubahan iklim. Pemerintah menargetkan akan tercipta skema pembiayaan inovatif untuk pembangunan berkelanjutan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.