Konflik Palestina Ikut Dibahas di HLF-MSP 2024

Bali, CNBC Indonesia - Konflik di Palestina akan ikut dibahas dalam High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF-MSP) 2024 dan Indonesia-Africa Forum (IAF). Forum yang mempertemukan banyak pimpinan negara dan berbagai pihak itu ingin mencari solusi terbaik atas berbagai ketegangan politik yang ada di tingkat global.

Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bogat Widyatmoko mengatakan kondisi di Palestina membutuhkan berbagai macam perbaikan. Menurut dia, negara tersebut membutuhkan rekonstruksi untuk pembangunan infrastruktur yang hancur akibat perang.

"Kita tahu bersama kondisi di Palestina membutuhkan berbagai macam perbaikan dan pembangunan, seperti infrastruktur, pendidikan dan sebagainya," kata Bogat dalam konferensi pers di Bali, Minggu, (1/9/2024).

Bogat mengatakan perbaikan dan rekonstruksi itu tentu membutuhkan pembiayaan. Karena itulah, kata dia, pembiayaan kreatif seperti untuk rekonstruksi pasca-perang, hingga pembiayaan untuk pembangunan berkelanjutan dibahas dalam pertemuan ini.

"Kami dalam forum ini akan support dari sisi teknisnya, bagaimana kita bisa memberikan bantuan teknis mengenai perekonomian, ruang ekonomi biru, energi dan sebagainya," kata Bogat.

Foto: Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Minggu (1/8/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman) Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas, Bogat Widyatmoko menyampaikan keterangan saat konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali, Minggu (1/8/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Abdul Kadir Jailani menjelaskan kompleksnya kondisi di Palestina. Dia mengatakan sebelum dilakukan rekonstruksi, maka hal pertama yang harus didiskusikan adalah penghentian kekerasan alias gencatan senjata.

"Kita menghendaki semua kekerasan dan peperangan yang terjadi saat ini harus dihentikan," kata dia.

Jailani mengatakan penghentian kekerasan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi. Setelah itu, barulah negara-negara bisa memikirkan tentang rekonstruksi negara tersebut.

"Pertama tantangan kita adalah penghentian kekerasan lalu gencatan senjata, baru kita bisa bicara tentang bantuan kemanusiaan untuk menyelesaikan situasi yang darurat, setelah itu kita baru bisa bicarakan tentang kemungkinan perdamaian dan setelah itu kita bisa bicara rekonstruksi setelah konflik," kata dia.

"Rekonstruksi adalah sebuah proses panjang dan pelik, oleh karena itu sebuah tantangan dan Indonesia akan terus aktif mendukung proses ini," ujar dia.