Syarat Selamatkan Kelas Menengah, Ekonomi RI Tak Boleh Stagnan di 5%

Jakarta, CNBC Indonesia - Deputi Bidang Ekonomi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan menargetkan kenaikan porsi kelas menengah hingga ke level 20% pada 5 tahun mendatang.

Amalia mengungkapkan hal ini bisa dicapai dengan syarat utama, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus naik sebesar 6-7% per tahun. Jika ekonomi stagnan di level 5%, target ini diyakini akan sulit dicapai.

"Kan di dalam RPJPN 2025-2045 untuk bisa mencapai 6%-7%, salah satu syaratnya kita harus bisa mempertebal kelas menengah, middle class ini. Karena, sekarang middle class sekitar 17%, nanti bertahap menjadi di atas 20% di akhir lima tahun ke depan, di 2045 diharapkan menjadi 80%," kata Amalia di kawasan Gedung AA Maramis, Jakarta, dikutip Kamis (29/8/2024).

Baca: Selamatkan Kelas Menengah RI, Ekonomi Harus Tumbuh 7%

Menurutnya, supaya masyarakat yang kini tergolong sebagai kelas menengah rentan atau aspiring middle class dengan porsi mencapai 50% bisa naik kelas menjadi golongan kelas menengah. Hal ini bisa dicapai dengan mendorong kegiatan industrialisasi.

"Tentunya kan industrialisasi menjadi sangat penting untuk menciptakan middle class jobs, menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelas menengah, itu menjadi penting, supaya nanti yang tadinya informal bisa graduated bisa jadi formal, kemudian pendapatannya bisa naik kelas menjadi kelas menengah," tegas Amalia.

Sayangnya, kelas menengah saat ini menjadi kelompok yang paling rentan. Amalia membenarkan bahwa kelas menengah di Indonesia makin rentan selama 10 tahun terakhir. Hal itu tercermin dari modus pengeluaran penduduk kelas menengah yang cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokan dan semakin mendekati batas bawahnya.

Baca: 10 Tahun Era Jokowi, 67,69 Juta Warga Kelas Menengah RI Nyaris Miskin

"Kalau kita lihat dari modus kelas menengah dari batas bawah dan batas atas, memang sebagian besar penduduk kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah pengelompokkan kelas menengah bawah," ucap Amalia.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel Frederic Palit mengingatkan pemerintah besarnya dampak ekonomi bila kelas menengah terus menerus tidak terurus.

Politikus dari fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, dampak signifikan dari teracuhkannya kelas menengah itu terlihat dari krisis yang terjadi pada 1998.

"Kelas menengah juga perlu diurus, karena kalau enggak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan juga," kata Dolfie saat rapat kerja dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa terkait RAPBN 2025 di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

"Tahun '98 kan karena kelas menengahnya yang terganggu bukan karena kelas atas dan kelas bawah, tapi karena kelas menengahnya terganggu dengan adanya krisis ekonomi. Itu mungkin ke depan pak menteri dan bu menteri," tegasnya.

Dolfie mengatakan, selama ini memang kelas menengah tak terurus tercermin dari kebijakan fiskal yang hanya berfokus untuk mendukung aktivitas ekonomi di kelas bawah maupun kelas atas.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tanpa Kelompok Ini Ekonomi RI Tak Berdaya!