NU Dapat Tambang 26 Ribu Hektare, Muhammadiyah Berapa? Ini Kata ESDM

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah dikatakan telah menyetujui untuk memberikan secara prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) bekas milik Bakrie Group atau PT Kaltim Prima Coal (KPC) untuk Nahdlatul Ulama (NU) seluas 26 ribu hektare.

Bagaimana dengan Muhammadiyah? Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Sekjen ESDM), Dadan Kusdiana mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan beberapa daftar tambang yang nantinya akan dikelola oleh Muhammadiyah.

Namun demikian, ia belum dapat membeberkan secara detail lokasi tambang mana yang akan dikelola ormas keagamaan tersebut.

"Sudah ada sih kalau ini nya beberapa daftarnya, tapi ini kan di sana di Kementerian Investasi. Kalau ini kan udah ada PP-nya, udah ada PERPRES, ya Kementerian ESDM melakukan sesuai dengan tusinya," kata Dadan ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (23/8/2024).

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengelola tambang batu bara eks milik Bakrie Group dalam hal ini PT Kaltim Prima Coal (KPC).

PT KPC merupakan anak usaha dari PT Bumi Resource (Tbk) yang menjadi bagian dari Bakrie Group. Hal ini diungkapkan Gus Yahya usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (22/8/2024).

"Di Kalimantan Timur, eks KPC, relinquish dari KPC, luasannya 26 ribu hektare. Produksinya baru sebagian dieksplorasi, sebagai kecil saja dieksplor, sehingga kita belum tahu semuanya belum tahu. Sebagian kecil sekali. Tapi kita sudah bisa produksi dan eksplorasi lagi," jelas Yahya.

Yahya menjelaskan, saat ini Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk kegiatan pertambangan tersebut sudah terbit. Ia berharap pada Januari 2025 proses eksplorasi dan produksi sudah bisa segera di mulai.

"Segera-segera, karena IUP sudah keluar, mudah-mudahan Januari kita sudah bisa bekerja," katanya

Namun, sampai saat ini pihaknya belum membuat struktur lengkap perusahaan tambang milik PBNU yang akan mengelola tambang tersebut. Begitu juga dengan sosok yang mengurus perusahaan tersebut. Maklum, ormas keagamaan yang mau mengelola wilayah tambang harus membuat badan usaha lain yang mengelola kegiatan tersebut.

"Kita belum membuat struktur lengkap soal perusahaan itu, nanti akan diumumkan pada saatnya," katanya.

Lebih lanjut, saat ditanya mengenai nantinya perusahaan tambang batu bara milik PBNU bakal melakukan kegiatan hilirisasi, ia masih belum bisa memastikan.

"lah iya, iya belum kami belum sampai ke sana lah. Kami juga masih koordinasi juga dengan teman-teman jaringan bisnis yang dikenal NU apa saja yang harus kita lakukan," kata Gus Yahya.