Freeport Buka Suara soal Perpanjangan IUPK, Ini Faktanya

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Freeport Indonesia (PTFI) mengaku terus berdiskusi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) perihal pembahasan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) perusahaan setelah tahun 2041.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas mengatakan berharap agar pembahasan mengenai perpanjangan IUPK dapat segera tuntas. Termasuk di dalamnya pembahasan mengenai rencana pembangunan smelter baru di Fak-Fak, Papua.

"Masih diskusikan semuanya memang. Nanti pada saatnya mudah mudahan lebih cepat. Lebih cepat lebih baik. (Smelter Fak-Fak) itu termasuk dengan perpanjangan IUPK itu," ujar Tony ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Kamis (22/8/2024).

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembahasan terkait perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) setelah tahun 2041 hampir selesai.

Hanya saja, ia menilai bahwa dalam proses pembahasan tersebut, PTFI cukup lambat. Terutama dalam menyiapkan beberapa persyaratan yang menjadi poin dalam negosiasi.

"IUPK Freeport sekarang sudah hampir selesai, tapi Freeportnya agak lambat. Lambat dalam menyiapkan berbagai syarat yang menjadi negosiasi. Termasuk negosiasinya dengan BUMN belum selesai. Jadi jangan tanya pemerintah terus, tanya Freeport juga," kata Bahlil di Gedung Kementerian ESDM, Senin (19/8/2024).

Di lain kesempatan, Bahlil membeberkan terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi Freeport agar mendapatkan perpanjangan tersebut. Di antaranya yakni membangun smelter baru di Fak-Fak, Papua dan penambahan saham Indonesia sebesar 10 persen di PTFI.

"Sudah 1 tahun lebih pembahasannya. Nah di dalam perpanjangan itu, kita minta salah satu diantaranya adalah penambahan saham untuk negara dan harus membangun smelter di Papua," kata Bahlil dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Kamis (1/8/2024).

Bahlil lantas menyayangkan terealisasinya pembangunan Smelter milik PTFI yang berlokasi di Gresik, Jawa Timur. Oleh sebab itu, ia pun mendorong agar Freeport kembali membangun smelter baru di Papua.

"Jangan bahan bakunya di Papua, smelternya di Gresik. Gimana sih ini? Untung dulu waktu penempatan Gresik jadi tempat pembangunan smelter, saya belum jadi di BKPM. Kalau ada saya, oh belum tentu itu lolos. Pasti gue debat. Ini yang orang Papua bilang, tulis lain, baca lain, bikin lain. Itu kayak begini ini," kata Bahlil.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja melantik Bahlil sebagai Menteri ESDM di Istana Merdeka pada pagi ini. Bahlil menggantikan posisi Arifin Tasrif yang terkena reshuffle kabinet.