Jokowi Bentuk Kantor Komunikasi Kepresidenan, Bagaimana Nasib KSP?

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjawab anggapan bahwa badannya akan menggantikan fungsi Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

"Oh tidak, kantor ini tidak menggantikan KSP. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa yang beralih fungsi itu hanya Deputi 4 di KSP," ungkap Hasan di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (20/8/2024).

Diketahui Deputi 4 KSP bertugas mengelola strategi komunikasi politik, hubungan masyarakat, pemerintah, media, strategi diseminasi informasi, pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan. Posisi itu saat ini diisi oleh Wandy Nicodemus Tuturoong.

Hasan Nasbi menjelaskan nantinya Deputi IV KSI itu akan beralih menjadi bagian dari Kantor Komunikasi Presiden.

Namun nantinya fungsi KSP akan tetap dilanjutkan pada masa pemerintahan Prabowo? menurut Hasbi hal itu merupakan keputusan dari presiden.

"Kalau itu nanti kebijakan dari Presiden berikutnya. Jadi harus ditanyakan kepada Pak Prabowo nanti, kepada Presiden terpilih nanti ketika beliau setelah dilantik," terangnya.

Ia juga menargetkan struktur organisasi badan yang dikelolanya akan dibangun dalam waktu 4 minggu ini, dengan berkoordinasi dengan Kementerian Sekretariat Negara.

Dalam pertemuan itu pengamat dan konsultan politik ini juga meminta izin kepada Presiden Jokowi terkait penamaan badan yang dikelolanya.

"Tadi saya minta izin kepada bapak presiden untuk menggunakan nama Presidential Communication Office (PCO). jadi tidak dipanggil Kompres. Jadi mungkin itu penyebutan nama kantor kita," katanya.

Lebih lanjut Hasan Nasbi juga menjelaskan pembentukan badan baru ini akan dipergunakan presiden terpilih Prabowo Subianto. Jadi selama 2 bulan ini ia akan mempersiapkan penyusunan organisasi dan lokasi kantor supaya bisa langsung bisa beroperasi penuh ketika presiden terpilih menjabat.

"Jadi kita diperlihatkan bahwa transisi itu bisa smooth. Peralihan kekuasaan itu bisa saling mendukung. Jadi pemerintah sebelumnya itu mendukung pemerintah berikutnya dengan cara mempersiapkan berbagai dukungan yang dibutuhkan oleh pemerintahan berikut," terangnya.