Elite PDIP Sindir Reshuffle Kabinet Jokowi, Komentarnya di Luar Dugaan

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Deddy Yevri Sitorus buka suara perihal perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju yang dieksekusi Presiden Joko Widodo tadi pagi. Jokowi melantik tiga menteri, satu wakil menteri, dan tiga kepala lembaga dalam reshuffle kali ini.

"Secara umum saya melihat Presiden Jokowi sedang bermain politik kotor kekuasaan untuk mengamankan kepentingan dan posisi politik dinastinya," ujar Deddy dalam keterangan yang diterima CNBC Indonesia, Senin (19/8/2024).

"Sebab tidak ada alasan etis, substansial, teknis-birokratis yang bisa menjelaskan reshuffle jelang dua bulan lengser. Menurut saya, Jokowi sdedang mempersiapkan langkah-langkah menghadapi Prabowo selama lima tahun ke depan," lanjutnya.

Salah satu kader PDIP yang menjadi 'korban' reshuffle kali ini adalah Yasonna Laoly. Yasonna dicopot dari jabatannya sebagai menteri hukum dan hak asasi manusia, digantikan oleh politikus senior Partai Gerakan Indonesia Raya Supratman Andi Agtas.

"Penggantian Menkumham Yasona Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai tiga tujuan," kata Deddy.

Pertama, menurut dia, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif dari DPR RI hingga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten-kota. Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengkerdilkan PDIP.

Kedua, lanjut Deddy, ini akan memudahkan Jokowi untuk membagi-bagi jabatan untuk internal Partai Golkar nantinya. Dengan demikian gejolak internal Golkar bisa diredam.

"Itu analisa saya, silakan orang tidak sependapat," ujar Deddy.

Ketiga, menurut dia, untuk melumpuhkan partai-partai politik yang akan melakukan kongres/munas/muktamar sebelum pilkada agar takluk dan manut dalam pilkada dan penyusunan personel pengurus periode berikutnya. Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, berisiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya.

Soal pergantian Menteri ESDM, lanjut Deddy, adalah murni kepentingan menguasai konsesi-konsesi tambang dan menundukkan para pemain atau pemilik tambang di kaki dinasti Jokowi. Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan.

"Menteri Arifin Tasrif dikenal lurus dan keras menentang penambangan liar dan penyeludupan nikel yang melibatkan dinasti dan petinggi penegak hukum," kata Deddy.

Kesimpulannya, dia menilai reshuffle ini adalah triangle political game Jokowi: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut dia tak lebih dari omong kosong.

"Sementara PDIP sendiri selama ini tidak ada rencana menarik kader dari kabinet karena komitmen kita adalah memegang teguh amanah. Rakyat memenangkan PDIP dalam pileg dan pilpres 2014 dan 2019, secara moral dan etis kami merasa berkewajiban berjalan bersama hingga akhir. Satu-satunya yang bisa membatalkan itu adalah jika presiden sendiri yang ingin mengusir kader PDIP dari kabinet," ujar Deddy.