Jokowi Beri Pidato Kenegaraan Terakhir, PDIP Soroti 2 Hal Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan membacakan pidato kenegaraan di kompleks parlemen DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada 16 Agustus 2024. Pidato ini merupakan pidato terakhir Jokowi sebagai presiden sebelum digantikan oleh Prabowo Subianto selaku Presiden Terpilih.

Beberapa anggota Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan turut mengomentari pidato yang akan dibacakan oleh Jokowi. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima berharap Jokowi akan menyinggung persoalan ekonomi yang tengah dihadapi masyarakat. Misalnya tentang harga sembako yang tinggi dan tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah.

"Harapan DPR kan harapan rakyat, bagaimana 79 tahun Indonesia merdeka ini tentunya harapan yang pasti buat rakyat kecil yang sederhana-sederhana saja," kata Aria Bima ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jumat, (16/8/2024).

Aria mengatakan kondisi ekonomi global juga patut disorot. Dia menilai berbagai ketegangan geopilitik seperti potensi perang antara Israel dan Iran tentu akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Selain itu, kata dia, ketergantungan akut RI pada impor pangan harus betul-betul diatasi.

"Kita harus betul-betul menjadi negara yang berdaulat terutama dengan pangan ini yang sangat mengkahwatirkan," kata dia.

Aria melanjutkan dia berharap Presiden juga akan menyinggung masalah demokrasi, khususnya terkait Pilkada yang akan digelar akhir tahun ini. Dia meminta Jokowi tetap tegak lurus dan berkomitmen terhadap demokrasi di Indonesia.

"Kita harap jangan sampai demokrasi saat ini mengarah pada proses otoritarianisme, saya harap nanti pidato akan memberikan pencerahan pada itu," ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat berharap publik tidak hanya menyoroti soal keberhasilan pemerintah Jokowi, namun juga kekurangannya. Dia mengatakan kritik atas kekurangan pemerintah Jokowi itu penting untuk diperbaiki di pemerintahan baru.

Dia mencontohkan kekurangan pemerintahan saat ini di bidang pangan. Dia bilang RI masih sangat bergantung pada impor pangan, terutama beras. "Impor beras luar biasa, lebih dari 5 juta ton per tahun," kata dia.

Selain itu, Djarot mengatakan persoalan ibu kota negara baru juga perlu menjadi perhatian. Dia mengatakan hingga saat ini Ibu Kota Nusantara (IKN) belum pada keadaan siap untuk menjadi pusat pemerintahan.

"Padahal Undang-Undangnya sudah ada, itu perlu mendapatkan perhatian," kata dia.

Djarot juga menyampaikan harapannya untuk pemerintahan mendatang yang akan dipimpin Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dia berharap kabinet Prabowo akan diisi oleh menteri profesional.

"Bukan sekedar bagi-bagi kekuasaan dan bagi-bagi kue partai pendukung," ujarnya.