PR Jokowi ke Prabowo, Perbaiki Daya Beli Hingga Atasi Pengangguran

Jakarta, CNBC Indonesia- Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin 2019-2024 yang akan berakhir pada 20 Oktober 2024 meninggalkan sederet warisan baik itu pencapaian target maupun sejumlah permasalahan yang harus diselesaikan oleh pemerintahan selanjutnya.

Mengupas kinerja 10 tahun pemerintahan Jokowi bidang ekonomi, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas, Eka Chandra Buana membaginya dalam dua tahap. Pada periode pertama yakni 2014-2019, pemerintahan Presiden Jokowi mampu tumbuh 5,03% di tengah gejolak ekonomi global sementara pada periode ke-2 yakni 2019-2021 terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan kontraksi ekonomi hingga minus 2%.

Pandemi covid-19 juga disebut Eka membuat realisasi target ekonomi RI membuat sejumlah target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) diantaranya target ekonomi 2020-2024 tumbuh 5,6%-6% tidak bisa tercapai.

Ke depan, Pemerintahan Prabowo dituntut untuk mengembalikan arah ekonomi menuju target dalam RPJM maupun RPJP, sehingga tahun 2025 akan menjadi landasan RI menuju target Indonesia emas 2045.

Guna mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8% yang inklusif Pemerintahan Prabowo, maka persoalan sektor UMKM yang belum pulih setelah pandemi, meningkatkan kinerja sektor industri, memperbaiki iklim investasi, mendorong daya beli, perluasan lapangan kerja hingga menekan angka pengangguran terbuka dan kemiskinan serta mengatasi ketimpangan.

Seperti apa ulasan Bappenas terkait kinerja perekonomian Jokowi? apa saja yang menjadi PR pemerintahan Prabowo? Selengkapnya simak dialog Shinta Zahara dengan Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik Bappenas, Eka Chandra Buana dalam Squawk Box, CNBC Indonesia (Jum'at, 16/08/2024)