Di Hadapan Pengurus GAPENSI Jokowi Jadi Bapak Konstruksi, Perlu Bukti?

Jakarta, CNBC Indonesia - GAPENSI memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kontribusinya dalam menggencarkan pembangunan infrastruktur di Tanah Air. Ketua Umum GAPENSI, Andi Rukman Nurdin mendapuk Jokowi menjadi Bapak Konstruksi Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Andi Rukman dalam acara Pengukuhan Pengurus BPP GAPENSI Masa Bakti 2024-2029 : Refleksi dan Catatan 10 tahun Pemerintahan Jokowi di Bidang Konstruksi, Infrastruktur dan Investasi" yang digelar atas kerja sama GAPENSI dan CNBC Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Setelah mengukuhkan pengurus BPP GAPENSI, dalam kesempatan tersebut, Andi Rukman juga menyempatkan meminta izin kepada Jokowi agar tanggal 8 Januari dijadikan sebagai Hari Konstruksi. Adapun tanggal tersebut merupakan tanggal lahir GAPENSI, tepatnya pada 8 Januari 1969.

"Saya minta GAPENSI sebagai salah satu asosiasi jasa konstruksi terbesar dalam menghasilkan karya konstruksi betul-betul harus semakin berkualitas," tukas Jokowi dalam sambutannya.

Selain Jokowi, GAPENSI juga mengapresiasi lima Kementerian Lembaga yang dinilai mendukung konstruksi atau Pembangunan infrastruktur di Indonesia. Kementerian tersebut adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perhubungan.

Sementara sepak terjang rezim Jokowi dalam bidang infrastruktur tercatat dengan pembangunan 2.143 kilometer jalan tol, pembangunan 27 bandara baru dan 295 pelabuhan. Selain itu, juga sudah dibangun 1,3 juta hektare jaringan irigasi baru dan 229 bendungan. Tidak ketinggalan ada pembangunan 65.235 unit rumah susun. Juga telah dilakukan rehabilitasi dan renovasi 1.770 fasilitas pendidikan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan, bahwa pemerintah telah membangun banyak proyek strategis nasional (PSN) yang terkait transportasi di tahun 2024. Seperti diketahui, 2024 merupakan tahun terakhir Presiden Joko Widodo menjabat sebelum lengser pada Oktober 2024 nanti.

"Kita apa yang dicanangkan presiden untuk membangun PSN, membangun dengan sistematis, tercatat 45 PSN di udara, darat dan laut diselesaikan tahun ini," kata Budi Karya.

Budi Karya menilai, upaya membangun banyak PSN infrastruktur, termasuk transportasi, bukan perkara mudah untuk dilaksanakan. Sebab, pemerintah harus berhadapan dengan situasi pandemi Covid-19 pada masa-masa awal periode kedua Jokowi.

"Kita juga kenal apa yang dilakukan Presiden, muncul apa yang dihadapi saat Covid gimana upaya presiden pimpin kabinet untuk selesaikan Covid dan Alhamdulillah bisa selesai dengan baik, bisa jadi 1 dari yang terbaik di dunia," ucap Budi Karya.

Pelaksanaan PSN merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di bagian timur Indonesia. Beberapa wilayah lain yang memiliki potensi juga mendapat prioritas untuk memiliki PSN. Sejumlah proyek di Indonesia Timur ini meliputi pembangunan sarana kereta api serta bandara hingga pelabuhan. Salah satu proyek yang tengah dibangun adalah Makassar New Port.

"Apa yang dilakukan membangun Indonesia-sentris, tadi dikatakan Sulawesi ada kereta, bandara di Papua, itu filosofi indonesia-sentris," kata Budi Karya.

Sementara itu, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan sektor konstruksi masih menjadi primadona bagi investor dalam negeri. Hal ini sejalan dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia selama pemerintahan Presiden Jokowi.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Edy Junaedi mengakui bahwa konstruksi menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi di Indonesia.

Selama 10 tahun era pemerintahan Presiden Jokowi investasi untuk wilayah di luar Jawa mengalami peningkatan signifikan. Bahkan, dalam beberapa periode terakhir investasi di luar Jawa tampak lebih dominan dibandingkan Jawa.

"Sekarang secara signifikan luar Jawa lebih besar terhadap realisasi investasi," ungkapnya.

Realisasi investasi di Indonesia pada kuartal II-2024 mencapai Rp 428,4 triliun atau meningkat 22,5% secara tahunan atau year on year (yoy). Realisasi investasi di Indonesia juga tumbuh 6,7% dibandingkan kuartal pertama lalu.

Capaian tersebut didorong oleh pertumbuhan penanaman modal asing (PMA) sebesar 16,6% yoy menjadi Rp 217,3 triliun. Sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh 29,1% yoy menjadi Rp 211,1 triliun.

Mayoritas investasi berada di luar Jawa yaitu 50,2% atau Rp 215,2 triliun. Adapun investasi di Pulau Jawa mencapai Rp 213,2 triliun. Atas investasi tersebut, tenaga kerja terserap 677.623 orang.

Tak ketinggalan, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Abdul Muis Kementerian PUPR menuturkan, pembangunan infrastruktur prioritas pemerintah telah memberi hasil signifikan dalam pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing nasional.

Dia menambahkan, sektor konstruksi berkontribusi sebesar 9,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, dengan dukungan infrastruktur meningkatkan daya saing nasional dari 47 ke-27.

"Peningkatan daya saing tidak lepas dari pembangunan infrastruktur dalam membagun pangan, pariwisata, pertambagan, energi," ungkap dia.

Edy menyebutkan, infrastruktur yang dibangun PUPR selama 10 tahun ini sudah banyak selesai dan dirasakan manfaatnya. Misalnya, dari 61 bendungan yang dicanangkan telah selesai 43 bendungan, jaringan irigasi baru 1,2 juta ha, rehabilitasi 4,3 juta ha, sehingga cakupan sawah meningkat dari 11% jadi 19% pada 2024 dan peningkatan pertanaman di 2024.

Di samping itu, PUPR juga mendorong konektivitas dengan membangun jalan nasional 6.000 km, tol 2.700 km, tersambung trans jawa 1.065 km, JORR 1 66 km, JORR 2 110 km, Trans Sumatera 2.818 km, dan IKN 53 km.

Bahkan, PUPR juga terus berupaya mendukung air minum layak dengan memberikan infrastruktur air minum di sejumlah wilayah. Tak tanggung-tanggung, PUPR juga membangun infrastruktur dasar di IKN Nusantara.

Sementara itu, GAPENSi meminta pemerintah bisa melakukan relaksasi terhadap UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Karya dan PP Nomor 05/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Relaksasi ini dinilai sangat dibutuhkan dalam mendorong kemajuan usaha dan juga menjadiproteksi bagi ruang dunia usaha daerah yang saat ini sulit mendapatkan proyek karena terlalu banyak syarat belum memihak.

"Contohnyadi Sumatera dan Papua, yang kerja (proyek) itu-itu saja. Karena proyek Rp 1 miliar sama seperti Rp 15 miliar, jadi harapan dibalikin lagi, ada klasifikasi untuk menopang daerah. Kalau proyek Rp 1 miliar atau Rp 2 miliar harus gunakan tenaga teknik. Harus dipahami lokal tentunya yang segmen kecil, mudah-mudahan di momen yang baik ini, Pak Jokowi bisa memberikan kado manis," ujarKetua Umum GAPENSI, Andi Rukman Nurdin.