Economic Update 2024

27 Ribu Aplikasi Bakal Digabung di 1 Portal, Meluncur September

Verda Nano Setiawan, CNBC Indonesia
Selasa, 30/07/2024 18:15 WIB
Foto: Menkomarves, Luhut Binsar Pandjaitan. (CNBC Indonesia)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, sebanyak 27 ribu aplikasi yang terdapat di pemerintahan akan digabung menjadi 1 portal melalui GovTech Indonesia.

Luhut menargetkan bahwa GovTech Indonesia bernama INA Digital akan diluncurkan pada September 2024. Penerapan sistem ini diharapkan dapat membuat layanan publik yang lebih modern dan terintegrasi.

"Jadi ini yang sistem ini betul-betul akan membuat kita mentransformasi ekonomi Indonesia ke depan. Kemudian ujung-ujungnya nanti September, kita government technology tuh. Government technology tuh semua aplikasi yang ada 27 ribu di Indonesia, itu kita jadikan satu portal saja," ujar Luhut dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Selasa (30/07/2024).


Menurut Luhut, pengembangan layanan digital melalui satu portal tersebut melibatkan banyak anak-anak Indonesia. "Jadi kita kumpulkan, kita undang semua di bawah Peruri sekarang. Ya masih banyak kurang, tapi saya lihat progresnya," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan ada kendala yang membelit birokrasi tanah air. Salah satunya adalah begitu banyak aplikasi dan platform yang dimiliki kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.

Hal itu diungkapkan Jokowi saat membuka kegiatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan meluncurkan Government Technology (GovTech) Indonesia dengan nama INA Digital di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Mulanya, Jokowi mengatakan kalau kehadiran birokrasi itu harus melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat. "Sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat, adalah manfaat yang diterima masyarakat, adalah kemudahan urusan masyarakat," lanjutnya.

Namun demikian, Jokowi menilai ada kendala lantaran ada 27 ribu aplikasi di level pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten. Semua platform itu berjalan sendiri-sendiri dan bekerja sendiri-sendiri.

"Nggak akan mungkin tadi yang saya sampaikan, mempermudah, mempercepat, nggak. Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang justru tumpang tindih," kata Jokowi.

"Oleh sebab itu, perlu saya sampaikan, sudah saya sampaikan di Januari lalu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, mulai tahun ini berhentilah membikin platform baru, setop. Karena tadi 27 ribu aplikasi yang ada," lanjutnya.


(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:

Video: Perang Timur Tengah Bikin Was-Was, Indonesia Bisa Kena Imbas