Terungkap! Rapat Bahlil & Muhammadiyah Sebelum Terima Tambang Jokowi

M Rosseno Aji Nugroho, CNBC Indonesia
29 July 2024 19:20
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia saat konferensi pers dengan topik “Redistribusi IUP kepada Masyarakat untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Inklusif dan Berkeadilan” di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (7/6/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Foto: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia saat konferensi pers dengan topik “Redistribusi IUP kepada Masyarakat untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Inklusif dan Berkeadilan” di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Jumat (7/6/2024). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jakarta, CNBC Indonesia-Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui sempat menggelar rapat bersama pengurus Muhammadiyah. Pertemuan ini terjadi sebelum Muhammadiyah akhirnya resmi menerima tawaran mengelola tambang dari Presiden Joko Widodo.

"Beberapa minggu lalu ya, iya saya datang ke PP Muhammadiyah, di situ ada pengurusnya semua dan saya diminta untuk memberikan penjelasan terkait dengan aspek legalitasnya, aspek tujuannya, aspek pengelolaannya dan aspek keseriusannya," kata Bahlil di kantornya, Jakarta, Senin, (29/7/2024).

"Saya datang menjelaskan secara resmi di kantor PP Muhammadiyah," kata dia melanjutkan.

Bahlil mengaku memang melakukan safari ke beberapa organisasi keagamaan. Terutama setelah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Batubara resmi terbit.

Dia mengatakan ketika aturan itu keluar, banyak pandangan negatif dari masyarakat terkait pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat berbasis keagamaan. Maka itu, kata dia, sudah kewajiban pemerintah untuk memberikan penjelasan.

"Kewajiban dari pemerintah adalah menjelaskan kepada publik secara baik, dan alhamdulillah saya datang ke Muhammadiyah," kata dia.

Bahlil mengaku bersyukur setelah Muhammadiyah memutuskan untuk menerima izin pengelolaan tambang. Dia mengatakan akan ada beberapa ormas keagamaan lainnya yang akan menyusul.

"Ada tiga atau empat lagi yang sudah mengajukan," kata dia.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memutuskan untuk menerima tawaran pengelolaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dari pemerintahan Presiden Jokowi. Keputusan itu diambil dalam rapat pleno PP Muhammadiyah 13 Juli 2024. Sebelum Muhammadiyah, ormas Nahdlatul Ulama (NU) sudah lebih dulu menyatakan menerima tawaran ini.


(rsa/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Lagi Cuti Bersama, Tiba-Tiba Bahlil Temui Jokowi di Istana!

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular