Cegah Klaim Fiktif, KPK & Rumah Sakit Kompak Dorong Perbaikan Ini!

Jakarta, CNBC Indonesia- Deputi Bidang Pencegahan & Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan dugaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap menggunakan modus phantom billing dan manipulasi diagnosis klaim rumah sakit ke BPJS Kesehatan terus didalami karena berpotensi menimbulkan kerugian negara hingag Rp6-10 triliun.

Meski saat ini KPK fokus terhadap dugaan fraud di 2 rumah sakit namun tetap terbuka penemuan fraud di RS lain. KPK juga menilai modus penipuan klaim layanan RS ini juga sebagai dampak kelemahan pemerintah yang belum menyelesaikan clinical pathway atau Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK), yang akan menjadi rujukan penanganan penyakit sebagai pedoman layanan medis.

KPK akan melakukan audit besar-besaran di 2 RS terduga fraud dan KPK juga mengaktifkan Jaringan Pencegahan Korupsi Indonesia (JAGA.ID) sebagai sebagai portal pengaduan masyarakat terhadap layanan BPJS Kesehatan.

Sementara Wakil Ketua Bidang Kelembagaan & Kerjasama PERSI, Koesmedi Priharto mendorong upaya KPK mengatasi fraud sekaligus mendorong perbaikan layanan BPJS Kesehatan. Hal ini terkait pembiayaan, efisiensi, obat-obatan hingga data peserta BPJS Kesehatan.

Seperti apa persoalan fraud layanan Kesehatan BPJS Kesehatan? perbaikan apa saja yang harus dilakukan? Selengkapnya simak dialog Anneke Wijaya dengan Deputi Bidang Pencegahan & Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan Wakil Ketua Bidang Kelembagaan & Kerjasama Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Koesmedi Priharto dalam Profit, CNBC Indonesia (Jum'at, 26/07/2024)