RI 'Murka', Blak-blakan Kecam Keras Perang Saudara di Negara Tetangga

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia kembali menyuarakan terkait situasi di Myanmar. Hal ini diungkapkan dalam forum pertemuan Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN di Vientiane, Laos, Kamis (25/7/2024).

Sejak kudeta kekuasaan terjadi di Negeri Seribu Pagoda pada 2021 lalu, pihak junta militer Myanmar menyetujui rencana perdamaian lima poin dengan ASEAN. Namun implementasi hal itu diabaikan karena junta melakukan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dan memerangi oposisi bersenjata terhadap pemerintahannya.

"Kami memiliki pandangan yang sama tentang kurangnya komitmen junta militer Myanmar untuk menerapkan 5 PC (konsensus lima poin)," tulis Menlu RI Retno Marsudi di akun X-nya.

Myanmar berada dalam perang saudara sejak junta militer pimpinan Min Aung Hlaing mengkudeta pemerintahan sipil pada Februari 2021. Kudeta, yang terjadi pada bulan Februari 2021 memicu reaksi publik yang besar, dengan demonstrasi besar-besaran yang menolaknya, yang kemudian dibubarkan secara brutal.

Ini kemudian memicu reaksi keras dari beberapa milisi etnis di Negeri Seribu Pagoda seperti Kachin dan Arakan. Mereka mulai melancarkan perlawanan terhadap rezim junta yang dianggap tidak demokratis.

Baik Singapura maupun Indonesia mengkritik perebutan kekuasaan junta. ASEAN, dimana Myanmar menjadi salah satu anggotanya, telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis ini.

Namun, akibat belum adanya pemenuhan komitmen 5 PC, Myanmar dilarang menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN. Di sisi lain, ada perbedaan pandangan dari anggota ASEAN terkait kondisi Myanmar.

Indonesia, Malaysia dan Filipina menyerukan tindakan yang lebih keras terhadap junta. Di sisi lain, Thailand telah mengadakan pembicaraan bilateral dengan para jenderal junta serta pemimpin demokrasi yang ditahan Aung San Suu Kyi.

Seorang diplomat Asia Tenggara yang tidak ingin disebutkan namanya mengatakan kepada AFP bahwa saat ini Myanmar siap untuk melakukan negosiasi kembali secara diplomatik. Hal ini dirasa merupakan tanda melemahnya posisi militer.

Para Menlu ASEAN sendiri saat ini masih berjuang untuk menyepakati posisi bersama mengenai Myanmar. Rancangan komunike ASEAN yang dilihat oleh AFP mengatakan para menteri 'mengutuk keras' kekerasan yang terus berlanjut.

"Myanmar belum terselesaikan namun kita hampir mencapainya," kata sumber tersebut, yang meminta tidak disebutkan namanya untuk berbicara kepada media.