2 Faktor Ini Jadi Penentu Utama Lonjakan Subsidi BBM

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina Patra Niaga, Subholding Commercial & Trading Pertamina, mengungkapkan terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi jumlah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelontorkan pemerintah.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengungkapkan bahwa besaran subsidi BBM yang harus dikeluarkan pemerintah bergantung pada dua faktor penentu harga BBM, yakni harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Harga produk komoditi ini, itu tergantung dengan ICP, tergantung dengan kurs. Ini dua parameter yang sangat kritikal. Ini uncontrollable bagi kami," jelas Mars dalam Coffee Morning CNBC Indonesia di Jakarta, dikutip Kamis (25/7/2024).

"Situasi yang uncontrollable ini tentunya yang harus kita kerja bersama. Dari mana itu 2 faktor tadi, itu menjadi pembentuk berapa sih besaran subsidi," tambahnya.

Selain itu, dia menilai subsidi yang digelontorkan oleh pemerintah untuk BBM di dalam negeri seharusnya tepat dikonsumsi oleh masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.

"Dan implementasinya tidak menjadikan kegaduhan. Yang pasti juga secara ekonomi bisa menjaga inflasi, menjaga cash flow pemerintah dan cash flow badan usaha," terangnya.

Terakhir, Mars menilai BBM bersubsidi tersebut jangan sampai menyulitkan masyarakat. Hal itu dilakukan dengan memastikan keberlanjutan Pertamina dalam memasok BBM bersubsidi di Indonesia.

"Bagi Pertamina sendiri, selaku badan usaha, ini harus bisa memastikan sustainability Pertamina. Karena Pertamina ini mempunyai tugas juga untuk menjamin energy security negara. Nah, 3 dimensi ini harus kita pertimbangkan sama-sama," tandasnya.

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), subsidi energi pada 2024 dipatok sebesar Rp 186,9 triliun, naik dari realisasi 2023 sebesar Rp 160,4 triliun. Adapun dari target subsidi energi pada 2024 ini terdiri dari subsidi BBM dan LPG Rp 113,3 triliun, naik dari Rp 91,8 triliun pada 2023, dan subsidi listrik Rp 73,6 triliun, naik dari 2023 Rp 68,6 triliun.

Besaran subsidi tersebut di luar besaran kompensasi dari harga BBM atau tarif listrik untuk pelanggan non subsidi, yang seharusnya diberlakukan harga keekonomian, namun diminta ditahan oleh pemerintah.

Baca: Cegah Naiknya Penikmat BBM Solar Subsidi, Begini Jurus Pertamina

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harga BBM Non Subsidi 1 Maret Naik? Ini Kata Pertamina