Begini Cara Pertamina Awasi Subsidi BBM & LPG agar Tepat Sasaran

Firda Dwi Muliawati, CNBC Indonesia
24 July 2024 21:00
Sejumlah kendaraan antre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di SPBU kawasan Jakarta, Rabu (1/3/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Foto: Sejumlah kendaraan antre untuk mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi di SPBU kawasan Jakarta, Rabu (1/3/2023). (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Commercial & Trading PT Pertamina Patra Niaga membeberkan langkah yang dilakukan oleh pihaknya untuk mencegah masyarakat yang tidak berhak mengkonsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) bersubsidi di Indonesia.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra menjabarkan pihaknya melakukan berbagai hal dalam memastikan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi tepat sasaran.

"Subsidi Tepat yang kita jadikan. Menurut kami adalah konsep yang paling pas untuk konsep ini. Sesuai dengan regulasi yang ada saat ini. Sesuai dengan keinginan masyarakat yang sudah ada saat ini. Dan kemampuan yang diperlukan kita," ujarnya kepada CNBC Indonesia dalam program Coffee Morning, di Jakarta, Rabu (24/7/2024).

LPG

Mars menjelaskan sudah memulai proses identifikasi siapa saja masyarakat yang mengkonsumsi LPG bersubsidi di dalam negeri. Hal itu dilakukan oleh pihaknya dengan pencatatan terdigitalisasi dalam sistem Pertamina.

"Sekarang kita minta pencatatannya digital. Dan dicatat apa? NIK-nya. Sehingga sistem ini sekarang sudah mulai terintegrasi bapak ibu sekalian. Dari mulai Pertamina, Pangkalan, dan NIK-nya," bebernya.

Dia klaim saat ini sistem tersebut terintegrasi dari 293 ribu pangkalan LPG Pertamina di Indonesia. Adapun, dia menyebutkan pembelian LPG bersubsidi oleh masyarakat diwajibkan untuk mendaftarkan NIK-nya terlebih dahulu ke pangkalan LPG Pertamina.

Warga tampak mengantre untuk memperoleh LPG 3 kg di SPBU COCO Tendean 31.127.02 Pertamina, Sabtu (6/7/2024).  (CNBC Indonesia/Angga Yoshua)Foto: Warga tampak mengantre untuk memperoleh LPG 3 kg di SPBU COCO Tendean 31.127.02 Pertamina, Sabtu (6/7/2024). (CNBC Indonesia/Angga Yoshua)
Warga tampak mengantre untuk memperoleh LPG 3 kg di SPBU COCO Tendean 31.127.02 Pertamina, Sabtu (6/7/2024). (CNBC Indonesia/Angga Yoshua)

"Implementasinya sudah 100% per 1 Juni (2024). Jadi per 1 Juni kami sudah menyampaikan data ke (Kementerian) ESDM. Ini loh profilnya pembeli LPG," tambahnya.

Pendataan tersebut, lanjut Mars, ditujukan agar pihaknya bisa memonitor jumlah pembelian LPG bersubsidi oleh masyarakat. Nantinya, Mars bilang, pihaknya akan melaporkan data pembelian LPG bersubsidi tersebut kepada pemerintah agar bisa mengambil langkah kebijakan yang tepat.

"Ternyata juga ada masyarakat yang membeli sedikit. Ada masyarakat yang membeli banyak sekali. Nah yang banyak sekali inilah yang nanti akan kita monitor. Apakah dia sesungguhnya digunakan untuk apa? Sehingga ini memberikan masukan-masukan kepada pemerintah kebijakan yang terbaik seperti apa," bebernya.

BBM

Mars membeberkan bahwa langkah yang diambil oleh pihaknya untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran ke masyarakat yang berhak, tidak berbeda jauh dengan langkah yang diambil perusahaan untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi.

Dia mengatakan pihaknya mendata kendaraan masyarakat yang mengkonsumsi BBM bersubsidi melalui nomor polisi kendaraan yang dimasukkan pada sistem My Pertamina.

"Basisnya juga sama. Sistem My Pertamina. Ini sudah berjalan untuk Solar dan saat ini kami berjalan dengan Pertalite. Pertalite sudah berjalan di 41 Kota/Kabupaten. Insya Allah nanti kita akan selesaikan sampai bulan Oktober untuk di seluruh Indonesia," terang Mars.

Mars klaim saat ini sudah ada 9,4 juta kendaraan yang mengkonsumsi BBM bersubsdi terdaftar dalam sistem My Pertamina.

"Jadi ini by name, by address, STNK. Foto kendaraannya juga ada. Sehingga apabila ada data-data yang tidak cocok pun kita akan cek dengan korlantas. Yang terbaru kita sedang proses checking dengan SAMSAT. Sehingga kita bisa melihat apakah kendaraan ini pajaknya on atau off seperti itu," jelasnya.

Dengan begitu, dia berharap dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyalurkan BBM dan LPG tepat sasaran di Indonesia bisa membantu pemerintah untuk membuat kebijakan yang tepat.

"Mungkin ke depan apabila pemerintah akan membuat kebijakan juga yang tepat sasaran. Itu bukan hanya segmennya tetapi juga kepatuhan pajak. Kita sedang mengembangkan," tutup Mars.


(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Anggota DPR Blak-blakan Dilema Subsidi BBM & LPG Cs

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular