KPK Ungkap Celah yang Bikin Bocor Timah-Nikel RI Akhirnya Tertutup!

Jakarta, CNBC Indonesia-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyambut baik perluasan penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batubara Kementerian/Lembaga (Simbara) untuk komoditas nikel dan timah. Dia mengatakan penerapan sistem ini akan menutup celah menganga di sektor pertambangan yang bikin negara rugi.

"Pasti efeknya akan naik penerimaan negara dari pajak atau bea lainnya," kata Ghufron dalam peluncuran Simbara Nikel-Timah di Kementerian Keuangan, Senin, (22/7/2024).

Baca: Luhut: Tentara & Polisi Tak Bisa Lagi Bekingi Timah & Nikel

Ghufron mengatakan selama ini masih terdapat celah yang menyebabkan kebocoran di sektor timah dan nikel, serta pertambangan lainnya. Celah itu, kata dia, adalah perbedaan perspektif antar kementerian dan lembaga dalam memandang sebuah komoditas.

Karena perbedaan pemahaman ini, kata dia, ekspor dan penjualan ilegal hasil tambang RI menjadi marak. Pengawasan terhadap kegiatan ilegal itu, kata dia, juga menjadi tidak efektif.

"Dalam perspektif KPK, korupsi itu lahirnya bukan karena ada niat, tapi ada kesempatan yang besar. Apa (celah) yang terjadi salah satunya adalah perbedaan perspektif terhadap sebuah obyek di antara kementerian lembaga," kata dia.

Ghufron menilai dengan keberadaan Simbara masalah itu telah terselesaikan. Dia bilang dengan integrasi ini, pengawasan terhadap hasil bumi Indonesia akan lebih mudah, karena perspektif semua kementerian sudah disatukan dalam sebuah sistem yang sama.

"Kenapa harus dikelola secara sistemik dan terpadu, karena salah satu potensi korupsi adalah ketidakpastian dan ketidakjelasan," kata dia.

Baca: Sri Mulyani-KPK Kompak Sebut Simbara Tak Mungkin Terwujud Tanpa Luhut

Sebagai informasi, aplikasi Simbara dibangun melalui integrasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia, serta melibatkan lembaga lainnya. Aplikasi ini merupakan perangkat pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan tata niaga Mineral dan Batubara.

Aplikasi ini juga merupakan rangkaian proses tata kelola Minerba dari hulu ke hilir, termasuk juga pemenuhan kewajiban pembayaran dan proses clearance di pelabuhan. Di dalamnya terdapat ekosistem pengawasan terintegrasi bagi seluruh aplikasi pengelolaan dan pengawasan serta menjadi muara data minerba.

Simbara mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.

Sebelumnya, Simbara hanya melakukan pengawasan terhadap komoditas batu bara. Mulai sekarang pengawasan juga dilakukan untuk komoditas nikel dan timah.

(rsa/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cegah Korupsi! Nikel Masuk Pengawasan SIMBARA pada Pertengahan 2024