BAKTI Gandeng 30 Pemda Tandatangani Perjanjian Pinjam Pakai Lahan

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) menandatangani dokumen pinjam pakai lahan Base Transceiver Station (BTS) BAKTI yang belum terselesaikan dengan pemerintah daerah dari 30 kabupaten di Indonesia.

Kabupaten tersebut meliputi Paniai, Deiyai, Pulau Taliabu, Seram Bagian Barat, Melawi, Nunukan, Lamandau, Nias Barat, Kaimana, Boven Digoel, Tambrauw, Sorong, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Kupang, Flores Timur, Timor Tengah Utara, Alor, Buru, Maluku Barat Daya, dan Maluku Tenggara. Kemudian Puncak Jaya, Sorong Selatan, Jayawijaya, Raja Ampat, Seram Bagian Timur, Manokwari, Maluku Tengah, Donggala, dan Buol.

Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar menyebut penandatanganan ini sebagai langkah untuk memastikan setiap titik pembangunan BTS dapat dilakukan tanpa hambatan. Dalam proses ini, kata dia, berbagai isu lahan, seperti kepemilikan dan lingkungan, harus diatasi dengan cermat dan kolaboratif.

"Membangun BTS berbeda dengan akses internet, untuk membangun BTS kita memerlukan lahan sehingga ada perjanjian ini. Berbeda dengan akses internet, yang tidak memerlukan lahan tetapi kami butuh konfirmasi bahwa yang dibangun adalah wilayah yang tidak ada akses internet, tidak ada fixed broadband dan harus ada listrik," ujar Fadhilah dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).

Oleh sebab itu, Fadhilah meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu BAKTI dalam pengajuan lokasi pembangunan. Karena membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja.

"Dengan berat hati kami memohon maaf sebab berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dan dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS selesai terbangun," sambung Fadhilah.

Meskipun adanya relokasi, Fadhilah memastikan bahwa kantor-kantor utama harus teraliri internet. Apalagi, tahun ini BAKTI akan membangun 20.000 titik akses internet di layanan publik menggunakan RTGS (Remote Terminal Ground Segment) SATRIA-1.

"Adanya RTGS ini dapat mewujudkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif," kata dia.

Sebagai informasi BAKTI Kominfo mendapatkan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk membangun telekomunikasi dari pinggiran. Adapun pembangunan BTS merupakan salah satu pilar utama dalam program pemerataan infrastruktur telekomunikasi.

Dengan kerja sama antara pemerintah kabupaten dan kota, BAKTI berhasil membangun 1.682 BTS 4G USO dan 4.995 BTS 4G dari target 5.618 site.