NKRI Harga Mati, Peta Warisan Jokowi Ini Jamin Wilayah RI Tak Dicuri
Jakarta, CNBC Indonesia-Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang akan diluncurkan Presiden Joko Widodo hari ini bukan hanya bermanfaat untuk mengatasi tumpang tindih lahan. Peta yang kelak menjadi rujukan tunggal mengenai berbagai informasi geospasial ini juga penting untuk menjaga kedaulatan Indonesia atas wilayahnya.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Kebijakan Satu Peta ini tidak hanya memiliki dimensi domestik. Namun juga memiliki konteks hubungan luar negeri antara Indonesia dengan negara-negara tetangga.
"Ada irisan domestik itu pasti, tapi juga ada elemen luar negeri karena ini menyangkut perbatasan," kata Retno dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta, dikutip Kamis, (18/7/2024).
Retno mengatakan Satu Peta Indonesia ini akan menjadi rujukan masyarakat internasional atas pengakuan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia atas suatu wilayah."Sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi kita sudah memasukkan diplomasi kedaulatan sebagai prioritas diplomasi Indonesia," kata dia.
Sebagai informasi, Kebijakan Satu Peta merupakan program pengintegrasian seluruh peta tematik yang ada di Indonesia. Semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo program ini menjadi salah satu program prioritas yang masuk dalam Nawa Cita. Program ini dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah banyaknya versi pemetaan yang mengakibatkan tumpang tindih lahan.
Geoportal Kebijakan Satu Peta sebagai portal untuk mengakses peta tersebut dirilis pertama kali oleh Presiden Jokowi pada 2018. Pada hari ini, versi terbaru Geoportal tersebut akan resmi dirilis ke publik. Peta yang akan dirilis memuat informasi yang lebih lengkap terkait pertanahan, sekaligus dengan kualitas yang lebih baik dan detail. Informasi dalam portal ini juga bisa diakses oleh masyarakat umum.
Retno mengatakan dalam periode 10 tahun belakangan ini, pemerintah tengah melakukan negosiasi mengenai batas wilayah dengan sejumlah negara tetangga. Di antaranya adalah mengenai perbatasan dengan Vietnam. Selain itu, kata dia, ada pula pembahasan mengenai batasan wilayah dengan negara Filipina hingga Palau dan Timor Leste.
Retno mengatakan ketika negosiasi itu sudah rampung, Kementerian Luar Negeri akan memutakhirkan data-dataamengenai perbatasan tersebut ke dalam sistem Kebijakan Satu Peta."Nantinya Kementerian Luar Negeri akan melakukan langkah-langkah pemutakhiran peta batas negara yang dalam kerangka Kebijakan Satu Peta," kata dia.
(rsa/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cerita 2 Kepala Daerah Jalankan Kebijakan Satu Peta
