Andai Peta Ini Ada Dari Dulu, Megakorupsi Timah Mungkin Tak Terjadi!
Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0. Keberadaan Kebijakan Satu Peta ini diyakini akan mencegah terjadinya kasus-kasus korupsi, seperti kasus korupsi di sektor pertambangan timah.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengatakan kebijakan satu peta akan berdampak pada pencegahan korupsi. Dia mengatakan ketidakjelasan status lahan selama ini menjadi celah terjadinya suap.
"Salah satu kesempatan itu karena ketidakjelasan peta tanah baik status, peruntukkan, maupun masuk kawasan hutan atau tidak," kata dia dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta yang diselenggarakan pekan lalu, dikutip Kamis, (18/7/2024).
Dia mengatakan karena ketidakjelasan status suatu lahan, para pengusaha berkeinginan untuk mengubahnya. Misalnya saja ketika mereka ingin melakukan aktivitas ekonomi di wilayah hutan. Mereka akan menyuap penyelenggara negara untuk mengubah status lahan tersebut.
"Di berbagai kasus yang kami tangani selama ini memang ketidakjelasan itu yang dimanfaatkan," kata dia.
Sebagai informasi, Kebijakan Satu Peta merupakan program pengintegrasian seluruh peta tematik yang ada di Indonesia. Semasa pemerintahan Presiden Joko Widodo program ini menjadi salah satu program prioritas yang masuk dalam Nawa Cita. Program ini dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah banyaknya versi pemetaan yang mengakibatkan tumpang tindih lahan.
Geoportal Kebijakan Satu Peta sebagai portal untuk mengakses peta tersebut dirilis pertama kali oleh Presiden Jokowi pada 2018. Pada hari ini, versi terbaru Geoportal tersebut akan resmi dirilis ke publik. Peta yang akan dirilis memuat informasi yang lebih lengkap terkait pertanahan, sekaligus dengan kualitas yang lebih baik dan detail.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan Kebijakan Satu Peta telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan. Peta ini juga dimanfaatkan untuk program penataan pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung. Penataan dilakukan dengan penyusunan model analisis informasi geospasial untuk peta hipotesis audit perizinan usaha pertambangan timah.
Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muhammad Aris Marfai mengatakan Kebijakan Satu Peta bermanfaat untuk mendukung perbaikan tata kelola pertambangan timah. Sebagaimana diketahui, program penataan tambang timah itu sudah diluncurkan sejak 2022.
Aris dalam paparannya mengatakan Kebijakan Satu Peta itu digunakan untuk penyelesaian ketidaksesuaian penerbitan suatu perizinan berusaha oleh kepala daerah. Selain itu, informasi dalam peta tunggal ini juga bisa menyelesaikan ketidaksesuaian lokasi berkegiatan dalam menjalankan usahanya. Dari analisis tersebut, ditemukan bahwa terdapat Izin Usaha Pertambangan yang masuk dalam Kawasan Hutan.
Dia mengatakan informasi dalam peta tunggal tersebut juga bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan penegakan hukum lainnya, seperti ketidaksesuaian luasan area dan obyek tata guna lahan dalam pembayaran ganti rugi proyek yang dibiayai oleh negara.
Sebagaimana diketahui, kasus korupsi timah saat ini sedang menyedot perhatian publik. Kejaksaan Agung telah menetapkan 22 tersangka dalam kasus itu, termasuk pesohor Harvey Moeis, suami artis Sandra Dewi. Kejagung menduga kerugian dalam kasus korupsi timah ini mencapai Rp 300 triliun.
(rsa/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Memulai Era Baru Bernama Satu Peta!
