Kacau Urus Utang, RI Bisa Bernasib Seperti Sri Lanka & Argentina

Jakarta, CNBC Indonesia - Beban fiskal pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto berpotensi mencapai Rp 1.000 triliun lebih pada 2025. Mulai dari kewajibannya untuk membayar utang jatuh tempo senilai Rp 800,33 triliun serta defisit APBN yang berpotensi mencapai Rp 600 triliun.

Opsi untuk menaikkan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) dari yang saat ini di kisaran 38% menjadi 50% selama masa pemerintahannya pun mencuat. Sebagaimana diungkapkan adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, saat diwawancara Financial Times dalam artikel berjudul "Indonesia's president-elect plans sharp rise in debt, says top adviser".

Meski begitu, rencana menaikkan rasio utang terhadap PDB di tengah minimnya rasio pajak atau tax ratio terhadap PDB bisa membahayakan fiskal pemerintah. Kebijakan gali lubang tutup lubang itu malah berpotensi menyebabkan risiko krisis baru seperti yang dialami Sri Lanka dan Argentina.

Pilihan Redaksi Bukan AS atau China, Ini Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia! Warga RI Bakal Bisa Utang Pinjol Hingga Rp 10 Miliar OJK Beberkan Update Terbaru Pembubaran Leasing Bima Multi Finance Harap-harap Cemas Pengusaha Menanti Rabu, Berdoa Ini Tak Terjadi! Prabowo Harus Bayar Beban Utang Rp800 T di 2025, Uang Dari Mana?

Hal ini diungkap Ekonom senior yang juga merupakan pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri. Ia mengatakan dampak terburuk dari kenaikan utang yang tidak hati-hati bisa dicontoh dari kondisi krisis di Sri Lanka.

Negara itu kehilangan kepercayaan dari para investor yang menyebabkan surat utangnya tidak laku. Sebab, utangnya terus bertambah, namun hanya dapat dibiayai dari utang baru, bukan didasari atas kemampuan pengumpulan pajak yang efektif.

"Awal dari krisis itu ya dari fiskal, seperti yang terjadi di Srilankan," ujar Faisal Basri dikutip Senin (15/7/2024).

Berdasarkan hukum Indonesia, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60%. Defisit APBN juga tak boleh melampaui batas maksimum yang ditetapkan sebesar 3% dari GDP.

Faisal menuturkan jumlah utang negara dibatasi dengan tujuan untuk disiplin fiskal. Menurutnya, apabila pengeluaran mau dinaikan maka harus ada upaya yang sama untuk meningkatkan pendapatan.

Dia mengatakan sungguh keliru membandingkan rasio utang Indonesia, dengan utang negara lain, seperti Amerika Serikat yang di atas 100% atau Jepang yang 250% dari GDP. Sebab, negara-negara tersebut memiliki rasio perpajakan di atas 30% sedangkan Indonesia stagnan di kisaran 10%.

"Kalau dibawa ke 50% kan sudah mendekati ke batas 60% kan. Nah alasannya Amerika rasio utangnya bisa 100% lebih, Jepang 250% lebih, Singapura 100% lebih, mereka kemampuan bayar utangnya tinggi karena tax rationya 30%, kita cuma 10%," tegas Faisal.

Maka, Faisal tak segan mengingatkan pengelolaan utang harus hati-hati bila kemampuan membayar belum kuat. Sebab Negara kepulauan ini gagal membayar utang luar negerinya pada Mei 2022 dan memulai negosiasi dengan kreditor untuk merestrukturisasi utangnya. Sejak April 2022, Bank Sentral Sri Lanka (CBSL) mengumumkan gagal bayar US$ 51 miliar terhadap utang luar negeri.

Kondisi yang sama dialami Argentina. Negeri Tango itu hingga kini resmi masuk ke jurang resesi. Mengutip Trading Economics, negara itu mencatat kontraksi atau ekonomi negatif 5,1% kuartal-I 2024 setelah kuartal sebelumnya minus 2,6%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun kerap kali menyinggung permasalahan yang dialami Argentina itu sebagai contoh bagi pemerintah untuk mengelola utang secara hati-hati.

Pada abad ke 19, sebetulnya ekonomi Argentina kata Sri Mulyani sangat maju hingga menjadikannya negara kaya, namun karena APBN nya tidak dikelola dengan baik hingga menyebabkan defisitnya terus membengkak membuat negara itu kini malah terjebak ke dalam middle income trap.

"Mungkin bapak-bapak ibu sekalian bisa lihat seperti Argentina, itu dalam 100 tahun dia berapa kali mengalami krisis dan selalu sumbernya dari APBN yang tidak sustainable, sehingga Argentina kalau abad 19 awal termasuk negara kaya dan paling maju, sekarang mengalami setback. Ini yang akan terus kami berkomunikasi karena APBN ditetapkan dengan proses politik, kita juga harus melalui proses politik yang proper juga," tutur Sri Mulyani.

Mengutip data persentase General Government Gross Debt of GDP Argentina yang dicatat Dana Moneter Internasional atau IMF untuk 2024, angkanya memang telah mencapai 86,2%, jauh melampaui catatan untuk Indonesia yang sebesar 39,3%.

Gross debt atau utang bruto itu didefinisikan IMF sebagai seluruh kewajiban yang memerlukan pembayaran atau pembayaran bunga dan/atau pokok oleh debitur kepada kreditur pada suatu tanggal atau tanggal-tanggal yang akan datang. Hal ini mencakup kewajiban utang dalam bentuk Special Drawing Rights (SDR), mata uang dan deposito, surat utang, pinjaman, asuransi, pensiun dan skema jaminan standar, serta utang usaha lainnya.

IMF pun mencatat total kredit outstanding Argentina terhadapnya telah meningkat secara bulanan dari akhir Mei 2024 senilai SDR 30,98 miliar atau setara US$ 40,89 miliar menjadi SDR 31,58 miliar setara US$ 41,68 miliar. Outstanding kredit atau utang itu pun menjadi yang terbesar dalam data Total IMF Credit Outstanding Movement From June 01, 2024 to June 18, 2024.

Di tengah besarnya krisis utang itu, pada Rabu malam waktu setempat (12/6/2024) telah terjadi kekacauan di Argentina khususnya pasca Kongres menyetujui paket reformasi ekonomi yang diajukan Presiden Javier Milei. Presiden berusia 53 tahun tersebut memimpin Argentina sejak Desember 2023.

Paket itu disebut kontroversial oleh warga. Tak hanya mendeklarasikan keadaan darurat ekonomi selama setahun, Milei juga memiliki kewenangan membubarkan lembaga federal dan memprivatisasi selusin perusahaan publik termasuk maskapai penerbangan milik negara, Aerolineas Argentina.

Secara rinci, kebijakan lain yang akan dilakukan paket reformasi Milei adalah mengurangi akses terhadap tunjangan pensiun warga yang sudah minim. Politikus dan ekonom menganggap kebijakan tersebut juga melemahkan perlindungan terhadap tenaga kerja.

Aksi Milei sudah menggemparkan warga Argentina. Di awal menjabat, sebelumnya ia telah memangkas separuh kabinetnya, menghilangkan 50.000 lapangan pekerjaan publik, dan menangguhkan kontrak-kontrak pekerjaan umum yang baru. Presiden kelahiran Palermo, Buenos Aires, Argentina itu juga tega menghapuskan subsidi bahan bakar dan transportasi (BBM) bahkan ketika para pekerja Argentina kehilangan seperlima daya beli mereka.

Berdasarkan catatan tim riset CNBC Indonesia, kehancuran ekonomi di Argentina ini telah berlangsung cukup lama, seperti defisit fiskal yang berkepanjangan hingga inflasi kronis.

Sebagai contoh, inflasi rata-rata Argentina pada 1944 hingga 2023 saja tercatat sebesar 190% dan pemerintah gagal membayar utang negara sebanyak sembilan kali (tiga kali di antaranya terjadi dalam dua dekade terakhir).

Selama satu dekade terakhir, negara ini pun mengalami penurunan pendapatan per kapita sebesar 10,4%, dan sejarah gagal bayar (default) serta restrukturisasi negara telah menyebabkan tingkat suku bunga yang sangat tinggi di pasar kredit internasional. Alhasil sebagai konsekuensinya, strategi yang diterapkan adalah meningkatnya ketergantungan pada pajak inflasi sebagai sarana untuk membiayai kesenjangan fiskal.

(arm/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PDIP Minta Prabowo Stop Tambah Utang RI, Sri Mulyani Komentar Begini