Pemerintah Akan Batasi Pembelian BBM Pertalite Sesuai CC, Apakah Itu?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana melakukan pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang. Hal ini dilakukan agar penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran.

Di dalam draf aturan sebelumnya, salah satu kriteria pembatasan yang diusulkan yakni berdasarkan kapasitas mesin mobil, di mana kendaraan yang berhak mengisi BBM Pertalite yaitu untuk mobil di bawah 1.400 cubicle centimeter (cc) dan untuk motor di bawah 250 cc .

Artinya, mobil dan motor yang tidak memenuhi kriteria tersebut atau di atas cc tersebut tidak diperbolehkan menenggak BBM subsidi.

Kebijakan pembatasan BBM jenis Pertalite nantinya akan tertuang di dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk juga petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi dan penugasan.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan saat ini pemerintah masih terus melakukan kajian terkait kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM jenis Pertalite.

Menurut Agus, kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM jenis Pertalite nantinya tidak hanya mengacu pada spesifikasi mobil berdasarkan cubicle centimeter (cc) mesin. Namun lebih kepada siapa pengguna dari mobil tersebut.

"Yang pertama adalah, data dasarnya adalah siapa sih pengguna. Pengguna yang layak dilindungi. Yang paling dasar adalah kendaraan-kendaraan kan kendaraan umum. Untuk yang kendaraan masyarakat menengah sama," ujar Agus saat ditemui di gedung Kementerian ESDM, dikutip Jumat (12/7/2024).

Agus menyebut kendaraan umum seperti taxi online nantinya masih akan masuk dalam kategori yang berhak mengkonsumsi Pertalite. Hanya saja, hal itu tidak berlaku bagi taksi online seperti Silverbird yang masuk ke dalam kategori mewah atau premium.

"Itu nggak masuk taksi online. Maksudnya yang kelas biasa (dapat). Kalau lux ya enggak," kata dia.

Di sisi lain, Agus mengakui basis data yang digunakan untuk penyaluran BBM bersubsidi lebih sulit apabila dibandingkan penyaluran subsidi untuk listrik. Pasalnya, penyaluran subsidi listrik secara natural memang by name dan by address.

"Kenapa listrik bisa? listrik itu by nature. Dia tuh by name, by address. Gampang banget. Memang ada mobil by name, by address," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan pemerintah bakal menerapkan pembatasan pembelian volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 17 Agustus mendatang.

Hal ini ditempuh agar penyaluran BBM yang diperuntukkan untuk orang tidak mampu tersebut dapat tepat sasaran. Ia menilai dengan adanya pembatasan pemberian BBM subsidi, diharapkan dapat menghemat keuangan negara yang selama ini tersedot cukup banyak.

Menurut Luhut, saat ini PT Pertamina (Persero) selaku badan usaha penyalur BBM bersubsidi tengah menyiapkan agar proses pembatasan BBM bersubsidi dapat segera berjalan.

"Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin," kata Luhut dari akun Instagramnya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Baca: Huru-Hara Kabar Pembatasan BBM Pertalite 17 Agustus

(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Aturannya Dibahas Lagi, Beli BBM Pertalite Siap-Siap Bakal Dibatasi