
Ternyata Ini Ucapan Jokowi Saat Awal Tahu RI Kalah di WTO Soal Nikel

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membeberkan reaksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat mengetahui Indonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa khususnya pada kebijakan pelarangan ekspor nikel mentah di Indonesia.
Bahlil menyebutkan hal itu bermula saat Indonesia memberlakukan program hilirisasi khususnya nikel pada akhir tahun 2019. Dirinya mengabarkan kepada Presiden Jokowi bahwa Indonesia digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Kemudian Bahlil mengungkapkan bahwa Indonesia dinyatakan kalah dalam gugatan tersebut.
"Ketika kita menyetop ekspor orang nikel, Eropa membawa kita ke WTO. Negara-negara itu tidak terlalu ikhlas untuk melihat Indonesia maju dengan mengoptimalkan kekayaannya. Kita dibawa ke WTO. WTO itu adalah pengadilan internasional terhadap perdagangan. Kemudian kita kalah. Saya lapor ke bapak Presiden. 'Pak, kita kalah di WTO. Apa yang harus kita lakukan? Kita menyerah atau gimana Pak?'," ungkap Bahlil dalam Kuliah Umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), disiarkan daring, Kamis (11/7/2024).
Jokowi, seperti yang diceritakan Bahlil, bereaksi mengungkapkan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka dan akan terus melawan dengan mengajukan banding terhadap kasus tersebut.
"Kata Bapak Presiden, 'Mas Bahlil, negara Indonesia ini sudah merdeka. Yang tahu tujuan negara ini adalah Pemerintah, Presiden, Menteri, DPR dan rakyat Indonesia. Kita ini bukan negara provinsi kesekian daripada negara-negara maju. Karena itu saya perintahkan lawan, naik banding untuk kedaulatan bangsa Indonesia'. Kemudian kita banding," beber Bahlil.
Dengan begitu, dia klaim Indonesia akan terus maju agar bisa mengurangi sumber energi yang lebih bersih dan menuju tren dunia pada industri hijau.
"Apa yang saya menceritakan dari semua proses ini teman-teman semua, ternyata sekarang di dunia itu sudah berbicara tentang green energy dan green industry. Sebentar lagi kita akan meninggalkan fosil dan batu bara. Semua orang akan berbicara tentang green semuanya," ucapnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Indonesia mengalami kekalahan dalam gugatan awal UE di WTO pada tahun lalu. Namun, saat ini pemerintah sedang mengajukan banding gugatan tersebut.
Hanya saja, pembukaan panel banding belum terbentuk karena terdapat blokade pemilihan Badan Banding oleh salah satu Anggota WTO yakni Amerika Serikat (AS). AS meminta agar ada reformasi besar-besaran yang harus dilakukan di WTO.
"Sampai saat ini negosiasi pembentukan AB masih belum sepakat karena Amerika Serikat (AS) masih menolak. Seperti diketahui AS menolak karena menuntut dilakukannya total reformasi di WTO. Selama itu belum terjadi mereka akan tetap menolak dibentuknya Appellate Body," kata Staf Khusus Mendag Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara Krishna Hasibuan kepada CNBC Indonesia, Selasa (2/4/2024).
Bara belum dapat memastikan kapan banding RI di WTO bisa berjalan. Ditambah lagi, dengan adanya blokade itu, ia menyebut bahwa Indonesia masuk ke antrian kasus 21 untuk berproses di Badan Banding WTO.
"Belum ada kepastian kapan AB akan terbentuk. Bisa tahun ini, bisa tahun depan. Dan kalau sudah terbentuk, case kita di antrian ke 21," ujarnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Banding di WTO Soal Nikel, Jokowi: Saya Yakin Kalah Lagi!
