RI Memulai Era Baru Bernama Satu Peta!

Jakarta, CNBC Indonesia-Pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian akan memulai era baru yaitu kebijakan satu peta atau one map policy. Kebijakan ini dipercaya bisa menyelesaikan berbagai permasalahan lahan hingga mempermudah program reforma agraria. Kebijakan ini sekaligus dapat mendorong kemudahan investasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebenarnya sudah berjalan selama 8 tahun. Dimulai dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, kebijakan ini diperbarui dengan adanya Perpres 23 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.

"One map policies mencakup 4 kegiatan, yakni kompilasi data, kemudian sinkronisasi, dan berbagai data geospasial. Kebijakan ini sudah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 kementerian lembaga dan 38 provinsi," ujar Airlangga dalam Rapat Kerja Nasional Kebijakan Satu Peta, di St Regis Jakarta, Kamis, (11/7/2024).

Sebagai informasi, Rakernas ini dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya; Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono; dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Rapat juga dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nurul Gufron; dan Kepala Badan Informasi Geospasial M. Aris Marfai.

Airlangga melanjutkan, seluruh data itu nantinya dapat diakses melalui satu geoportal. Informasi dalam portal itu, kata dia, dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah maupun masyarakat luas.

"Ini sangat penting untuk perbaikan tata ruang, penegasan batas administrasi pemerintah daerah, dan bermanfaat untuk Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan penentuan batas wilayah kedaulatan Indonesia," ujar dia.

Program satu peta sendiri merupakan salah satu visi-misi dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Program ini dibuat untuk mengatasi banyaknya versi peta di Indonesia mengenai lahan.

Misalnya saja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang memiliki data mengenai peta kawasan hutan. Di sisi lain, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang memiliki peta mengenai Hak Guna Usaha.

Nah, pemetaan yang terpisah ini seringkali menimbulkan tumpang tindih lahan. Kebijakan satu peta diluncurkan untuk memadukan peta-peta yang ada di berbagai instansi tersebut sehingga menghindarkan tumpang tindih lahan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berharap kebijakan satu peta dapat mewujudkan sumber data tunggal yang memiliki standar seragam. Dengan demikian, persoalan tumpang tindih lahan akibat peta yang berbeda-beda bisa diatasi.

"Tentu kita tidak ingin masyarakat jadi korban akibat adanya tumpang tindih tersebut," kata dia.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kebijakan satu peta juga memiliki dimensi diplomasi internasional. Dia bilang keberadaan satu peta ini dapat memantapkan batas-batas wilayah kedaulatan Indonesia dengan negara lainnya.

"Peta resmi negara ini akan diluncurkan atas pengakuan kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia atas wilayah," katanya.

Retno mengatakan keberadaan data peta tunggal ini akan memudahkan negosiasi mengenai batas-batas negara Indonesia dengan negara lain. Tak hanya di darat, dia mengatakan pembahasan mengenai batas wilayah itu termasuk juga untuk yang berada di laut.

"Kami akan terus melanjutkan kebijakan ini dan Kemenlu turut menerapkan peta NKRI dan sekaligus melakukan pemutakhiran peta batas negara dalam kerangka kebijakan satu peta," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan kebijakan satu peta akan berdampak pada pencegahan korupsi. Dia mengatakan ketidakjelasan status lahan bisa memunculkan celah terjadinya suap.

"Salah satu kesempatan itu karena ketidakjelasan peta tanah baik status, peruntukkan, maupun kawasan masuk hutan atau tidak," kata dia.

Dia mengatakan karena ketidakjelasan status suatu lahan, para pengusaha berkeinginan untuk mengubahnya. Misalnya saja ketika mereka ingin melakukan aktivitas ekonomi di wilayah hutan lindung. Mereka akan menyuap penyelenggara negara untuk mengubah status lahan tersebut. Dia meyakini dengan adanya peta tunggal ini akan menutup celah tersebut.

Kepala Badan Informasi Geospasial Marfai mengatakan lewat kebijakan satu peta pemerintah berhasil menurunkan angka lahan yang statusnya tumpang tindih. Dia mengatakan pada 2019 masih ada 77 juta hektare lahan tumpang tindih. Angka itu menyusut menjadi 57 juta hektare pada 2024. "Terjadi penurunan 10,5% dalam waktu 3 tahun!"

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono berjanji kebijakan satu peta ini akan segera diluncurkan. Dia mengatakan Presiden Joko Widodo akan meluncurkan portal yang diberi nama Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 itu pada pekan depan.

"Minggu Depan kita akan menunjukkan bersama-sama Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang dapat diakses oleh masyarakat luas," katanya.