
Hashim Bilang Prabowo Bakal Jor-joran Tambah Utang, Sufmi Dasco Bantah

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Sufmi Dasco Ahmad, memastikan komitmen pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto terhadap batasan defisit APBN 2025 sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB).
Seiring dengan itu, ia pun memastikan bahwa rasio utang terhadap PDB dalam APBN 2025 tetap dipertahankan sesuai dengan level yang telah di jaga selama ini, yakni di kisaran 30%.
"Pemerintah tetap teguh pada komitmennya terhadap pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan hati-hati," kata Dasco kepada CNBC Indonesia, Kamis (11/7/2024).
"Tujuan utamanya meliputi: Menaati praktik kehati-hatian dengan membatasi defisit sebesar 3,0%; Mempertahankan rasio utang terhadap PDB dalam status quo; Melanjutkan disiplin fiskal yang telah ditetapkan pada masa pemerintahan Jokowi," tegasnya.
Dasco menekankan, pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto menyadari peran penting investasi sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. "Oleh karena itu, menumbuhkan lingkungan kebijakan yang sehat dan pro-bisnis sangatlah penting," ungkap Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra itu.
Ia juga mengungkapkan, untuk membangun perekonomian yang kuat dan berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang seimbang, dengan fokus pada penciptaan lapangan kerja untuk merangsang pertumbuhan dan menghasilkan dolar untuk membiayai pertumbuhan ini. Lalu, kebijakan fiskal sebagai alat untuk mendorong investasi sektor swasta.
Dalam RAPBN 2025, sebetulnya pemerintah dan DPR saat ini telah sepakat bahwa kebijakan pengelolaan utang secara fleksibel dan hati-hati dengan tetap menjaga disiplin fiskal untuk menjaga kesinambungan fiskal akan tetap dilakukan, sehingga rasio utang dikendalikan di kisaran 37,82 - 38,71% PDB.
Untuk itu, defisit tahun 2025 dikendalikan di kisaran 2,82 - 2,29% PDB yang diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pernyataan Dasco ini berlainan arah dengan Adik kandung Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan pemerintahan yang dipimpin kakaknya kelak akan menaikkan batas utang negara hingga 50% dari posisi saat ini 39% terhadap PDB.
Kebijakan ini dilakukan untuk mendanai program belanja ambisius Prabowo dan Gibran, salah satunya makan bergizi gratis. kenaikan batas utang ini akan ditopang oleh peningkatan pendapatan pajak. Hashim mengaku tim Prabowo telah berkonsultasi dengan Bank Dunia.
"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang," kata Hashim dikutip dari AFP, Kamis (11/7/2024).
"Saya sudah berbicara dengan Bank Dunia dan menurut mereka 50% adalah tindakan yang bijaksana," lanjutnya.
Patut diketahui, berdasarkan hukum Indonesia, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60%. Hashim mengatakan Prabowo tidak akan mengeksekusi kebijakan ini tanpa didahului oleh kenaikan penerimaan negara, baik pajak, cukai, PNBP, dividen, royalti dan lainnya.
"Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan," ujar Hashim
(arm/mij)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PDIP Minta Prabowo Stop Tambah Utang RI, Sri Mulyani Komentar Begini
